Garuda Indonesia (GIAA) Respons Positif Kelanjutan Satgas Penurunan Harga Tiket

JAKARTA, investortrust.id – Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA), Irfan Setiaputra menyambut positif kelanjutan satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Monggo, kita sih setuju saja. Kita kan ikut pemerintah. Tapi, saya selalu bilang, ‘Mari kita lihat struktur biayanya.’ Jangan main potong ‘sekian’ begitu. Lihat dong (variabel) apa yang mau dipotong,” kata Irfan saat ditemui di Dome Senayan Park, Jakarta, Jumat (8/11/2024) malam.

Di sisi lain, Irfan merespons kebijakan terbaru dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Baca Juga

Bakal Ada Pikachu Pakai Batik di Badan Jet GA-2 Garuda Indonesia (GIAA)

Menurut Irfan, dirinya bersama insan Garuda Indonesia tetap bekerja secara profesional dan akan mengikuti aturan yang ada selama itu bisa mendukung perseroan.

“Itu (bea masuk gratis suku cadang pesawat) bagian dari kerja lama dengan teman-teman (satgas). Intinya keberadaan kita adalah kontribusi untuk negara,” ucap dia.

Terkait harga tiket menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2024/2025, Irfan mengimbau para pelanggan yang ingin bertamasya ke Bali untuk mengambil penerbangan di hari Minggu. Bahkan, lanjut dia, perseroan telah memberikan diskon tiket sebesar 30% untuk penerbangan Jakarta – Bali pp.

“Kita enggak pernah menaikkan harga tiket, bahkan di beberapa rute kita turunin harga (tiket) loh. Contohnya di Jakarta – Bali, murah itu 30% diskonnya. Tapi hari Minggu berangkat dari Jakarta ke Bali, pulangnya Kamis,” tutur Irfan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah barang impor tertentu. Barang tersebut terdiri dari suku cadang pesawat hingga peti atau kemasan lain yang berisikan jenazah atau abu jenazah.

Beleid itu termaktub dalam Pasal 219 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Adapun aturan ini mulai berlaku pada awal Januari 2025.

“Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22: impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan,” bunyi Pasal 219 PMK 81/2024, di akses Jumat (8/11/2024).

Berikut daftar impor barang yang akan dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau PPN sesuai PMK 81/2024:

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;

4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;

5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;

7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

8. Barang pindahan;

9. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

10. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional;

13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;

Baca Juga

Garuda Buka Lagi 3 Rute Penerbangan Domestik dari Bandara Halim Perdanakusuma

14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;

17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;

18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama; dan

19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi; impor sementara, jika pada waktu Impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; impor kembali, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.