Dukung Program 3 Juta Rumah, Qodari Sumbang Lahan 1,4 Ha di Kalimantan
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkapkan, selain enam konglomerat di Indonesia, ada satu sosok lagi yang ikut menyumbang lahan yaitu Wakil Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari. Langkah itu dilakukannya guna mendukung program tiga juta rumah setahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita ini kan mau membangun dengan keikhlasan. Mereka, enam perusahaan besar ini, sudah commit. Jadi kita tentu sangat bahagia, kan. Pak Qodari juga sudah kasih 1,4 hektare di Palangkaraya (Kalimantan Tengah),” kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.
Sebelumnya, Menteri Ara tengah menggodok perencanaan pembangunan rumah layak huni bagi rakyat kecil melalui program tiga juta rumah setahun yang dicanangkan dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga
Menteri Perumahan Bersama ATR/BPN Temukan Potensi Permukiman di Tanah Terlantar Seluas 157 Ha
Berdasarkan pantauan awak investortrust.id, Menteri PKP bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan, Iwan Suprijanto telah bertemu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir membahas sejumlah variabel penting dalam pengadaan hunian, mulai dari skema pembiayaan hingga pemanfaatan aset lahan milik perusahaan pelat merah.
"Hari ini kami mensinergikan dengan BUMN, salah satunya dengan BTN (PT Bank Tabungan Negara Tbk). Besok malam kami akan bertemu (BTN) untuk membahas apakah pajak atau variabel pembiayaan pembangunan rumah untuk rakyat yang lainnya kami upayakan bisa dikurangi sehingga berdampak terhadap penurunan harga rumah untuk rakyat," ucap Ara.
Ara memaparkan, ada tiga variabel penting yang berperan dalam penurunan harga rumah untuk rakyat kecil dan membutuhkan dukungan banyak pihak termasuk dukungan dari Menteri BUMN.
Baca Juga
Punya Lahan 21,5 Ha, Bos Properti Ini Siap Konversikan Jadi Perumahan Subsidi
Variabel pertama, menurut Ara, adalah harga tanah murah atau gratis yang bisa didapat dari berbagai sumber seperti tanah sitaan dari koruptor, aset negara yang tidak termanfaatkan, tanah wakaf, donasi corporate social respon
"Kedua adalah efisiensi, tadi saya sudah berbicara dengan Dirut PT Semen Indonesia (SIG). Kalau kita belanja dalam jumlah besar, sesuatu yang wajar mendapatkan diskon (harga) dan tentu ini bisa diterapkan negara dan bisa disinergikan," ujar dia.
Adapun variabel penting lainnya adalah pajak untuk pembangunan rumah bagi rakyat. "Jangan lagi rakyat dibebani dengan pajak, justru seharusnya diberi insentif. Hal ini berlaku untuk rumah bagi rakyat kecil saja," tegas Ara.
Di sisi lain, Erick menyatakan, Kementerian BUMN siap mendukung penuh program tiga juta rumah dengan segera memetakan aset lahan milik BUMN yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat dan rumah kelas menengah.
''Kita kan ada Perumnas, terus ada kereta api (PT KAI) dan ada beberapa proyek percontohan bagaimana di lahan-lahan kereta api itu menjadi efektif dan terjadi subsidi silang antara yang mampu sama yang membutuhkan,'' kata dia.
"Kita juga bahas kemungkinan kemudahan dari segi pembiayaan seperti usulan skema cicilan dari 15 tahun dapat menjadi 30 tahun agar lebih murah cicilannya," tutup Menteri Erick.