Pengamat: Perlu Gotong Royong untuk Percepat Pembangunan Jargas
JAKARTA, investortrust.id - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menegaskan perlunya semua pihak bergotong royong untuk mempercepat pembangunan jaringan distribusi gas rumah tangga atau jargas. Pasalnya, program jargas sudah dimulai cukup lama namun perkembangannya tidak sifnifikan. Selain itu juga banyak “hantunya” dalam bisnis jargas ini.
“Gotong royongnya ini seperti adanya pengertian dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan politisi. Jargas ini banyak ‘hantunya’, makanya diperlukan gotong royong supaya diam semua,” kata Agus dalam acara Investortrust Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Gotong Royong Membangun Jargas: Menguji Efektivitas Skema KPBU," di Artotel Gelora Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024.
Agus juga mengatakan pembahasan mengenai jargas sudah dimulai sejak 20 tahun lalu. Namun pengembangan jargas sendiri mendapat sejumlah hambatan.
Baca Juga
SKK Migas Klaim Pasokan Gas Bumi untuk Dorong Pengembangan Jargas Mencukupi
Bahkan, dia menyebut peraturan terkait jargas ini sudah banyak sekali, seperti UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Energi Daerah, hingga Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Karena itu, jika nantinya pemerintah mau meninjau kembali semua peraturan yang ada, Agus menyarankan agar dihindari memberi kesempatan kepada swasta karena jargas ini tidak menguntungkan.
“Karena (jargas) ini memang enggak menguntungkan, jadi akhirnya akan nakal semua ini, ‘setannya’ banyak sekali. Jaringan toll fee saja bisa di dimainkan. Jadi kalau masih seperti itu tidak akan pernah terjadi (jargas) ini," jelas Agus.
Baca Juga
Proyek Jargas Bakal Gunakan Skema Lelang KPBU, PGN: Kami Siap!
Menurut Agus, secara volume pemanfaatan gas bumi banyak di industri, tetapi secara jumlah pelanggannya lebih banyak di rumah tangga serta industri UMKM.
Untuk mempercepat jargas rumah tangga, dia berpandangan bahwa pemerintah sebaiknya masuk dulu membangun infrastrukturnya, seperti dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab, jika ditawarkan kepada investor belum tentu ada yang mau menanamkan modalnya. “Jadi, praktis memang harus pemerintah,” ujarnya.