Bahlil Ungkap RI Punya 28.552 Sumur Migas yang Idle dan Tidak Produktif
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan Indonesia sejatinya memiliki 44.985 sumur minyak dan gas bumi (migas). Namun, yang aktif berproduksi hanya 16.433 sumur.
Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, sebanyak 16.990 sumur idle alias tidak berproduksi, sedangkan 11.562 sumur lainnya memiliki sejumlah masalah seperti dry hole dan ditinggalkan.
“Ternyata, sumur minyak kita di Republik ini, yang konon katanya kita kaya ini, totalnya itu kurang lebih sekitar 44.900 sekian sumur, dan yang sumur produktif itu hanya kurang lebih sekitar 16.500, sisanya sudah tidak produktif atau idle,” ungkap Bahlil dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024, Rabu (9/10/2024).
Baca Juga
SKK Migas Akui Target Lifting Minyak 1 Juta BOPD di 2030 Tidak Realistis, tapi…
Kondisi ini pada akhirnya membuat Bahlil tak heran kalau lifting minyak nasional sekarang terbilang kecil, yaitu sekitar 600.000 barrel oil per day (BOPD). Padahal kebutuhan konsumsi dalam negeri sekitar 1,6 juta BOPD. Menurutnya, ini adalah kebalikan dengan masa lalu.
“Tahun 1996-1997, lifting minyak kita itu 1,6 juta BOPD, dan konsumsi kita itu 600.000-700.000 BOPD. Di saat itu, 40% sampai 50% pendapatan negara itu bersumber daripada oil and gas. Makanya kita masuk di negara OPEC,” beber Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Bahlil menegaskan, kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pasalnya, jika Indonesia terus melakukan impor minyak maka akan mengganggu neraca perdagangan, neraca pembayaran, termasuk juga dengan devisa negara.
Baca Juga
Bahlil Optimistis Target Lifting Gas Bumi di RAPBN 2025 Tercapai
“Devisa kita per tahun habis kurang lebih sekitar Rp 450-500 triliun untuk beli dolar. Ini juga salah satu penyebab kenapa nilai tukar rupiah kita terhadap dolar itu sangat dinamis. Ini salah satu faktornya Ini kan terkait dengan hukum permintaan penawaran,” papar Bahlil.
Maka dari itu, Bahlil pun mendorong SKK Migas bersama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) untuk berupaya meningkatkan lifting migas nasional, terutama minyak. Ini juga sejalan dengan tujuan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang ingin menciptakan kemandirian energi.