Deretan Tokoh dan Pengusaha Hadiri Diskusi Kadin dengan Hashim: Hary Tanoe hingga John Riady
JAKARTA, investortrust.id - Sejumlah tokoh dan pengusaha nasional menghadiri diskusi ekonomi pengusaha internasional senior Hashim Djojohadikusumo dengan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024). Dalam acara ini, CEO Arsari Group, Hashim Djojohadikusumo dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menjadi pembicara utama.
Sejumlah tokoh dan pengusaha yang hadir di antaranya, Managing Director Sinarmas Saleh Husin, pemilik MNC Group Hary Tanoesoedibjo, CEO Lippo Karawaci sekaligus Direktur Lippo Group John Riady, dan bos PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau Emtek (EMTK) Fofo Sariaatmadja. Hadir juga Ketua Umum Kadin 2010-2015 Suryo Bambang Sulisto, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia 2009-2011 yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sharif Cicip Sutardjo.
Baca Juga
Prabowo Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Ketum Kadin Anindya Bakrie Soroti Reformasi Pajak
Tampak juga pemilik Sintesa Group sekaligus Ketua Umum Apindo Shinta Khamdani, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Suryani Motik, dan Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto.
Tak hanya pengusaha, hadir juga sejumlah tokoh nasional hingga artis. Mereka yakni, Ketua MPR 2019-2024 Bambang Soesatyo (Bamsoet), advokat senior yang juga Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan, hingga artis sekaligus pemilik Rans Entertainment Raffi Ahmad.
Acara diskusi Kadin Indonesia dengan Hashim ini membahas masa depan ekonomi Indonesia, terutama di masa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, Hashim Djojohadikusumo merupakan adik dari Prabowo Subianto.
Hashim menyatakan Prabowo-Gibran membidik target penerimaan negara mencapai 23% dari total produk domestik bruto (PDB) nasional. Dia mengungkap target ini telah tertuang dalam astacita milik Prabowo-Gibran.
Dia menjelaskan target 23% itu telah dirumuskan oleh dirinya bersama tim dan menekankan angka tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil. Bahkan dia mengungkap, bersama tim perumus telah melakukan pertemuan dengan Bank Dunia sebanyak tujuh kali, membahas strategi guna mencapai target rasio penerimaan negara sebesar 23% dari PDB.
Hashim yang baru didapuk sebagai ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, blak-blakan saat ini tax ratio atau rasio pajak masih terbilang rendah, yakni berkisar 10-10,5%. Sedangkan total penerimaan negara yang bersumber dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), cukai dan lain-lain diperkirakan akhir tahun ini hanya mencapai kisaran 12,7%.
Baca Juga
Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, kata Hashim, Indonesia masih tertinggal soal urusan rasio penerimaan. Dia mencontohkan, Kamboja saat ini memiliki rasio penerimaan di kisaran 18%, bahkan Vietnam telah mencapai rasio penerimaan sebesar 23%. Dalam hal ini, Hashim ingin agar pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mengejar Vietnam soal penerimaan negara.
"Kenapa (Indonesia tertinggal)? Karena penegakkan aturan belum maksimal. Di Kamboja (penegakkan aturan) lebih maksimal, di Vietnam apalagi, waktu itu Bank Dunia ketemu Tim saya Mereka katakan, 'There's no reason why you cannot reach Kambodia, There's no reason why you cannot reach Vietnam'," kata Hashim.
Sementara itu, Anindya Bakrie mengatakan, Indonesia akan memasuki era baru yang penuh harapan dan tantangan di bawah era pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Maka dari itu, Kadin juga harus bersiap dengan merapikan kepengurusan guna menyokong pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Ini adalah fondasi awal melanjutkan dari pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun untuk kita mencapai Indonesia Emas 2045. Kepada teman-teman yang nanti akan bergabung di pengurus, selamat datang di sini. Baik di eksekutif maupun di dewan-dewan," ujar dia.
Anindya Bakrie pun mendukung rencana Prabowo Subianto membentuk Badan Penerimaan Negara sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8%.
Anindya Bakrie mengungkapkan, setiap 5-10 tahun selalu ada siklus naik turun ekonomi. Menurutnya, hal yang menjadi fokus untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8% adalah dibutuhkannya uang alias modal.
“Seperti kita ketahui bahwa APBN itu sekitar Rp 3.600 triliun, sedangkan PDB kita Rp 22.000 triliun. Jadi gap itu ya macem-macem, ada domestic consumption, ada juga investasi, ekspor, dan lain-lain. Tapi intinya di sinilah peran Kadin,” katanya.
Menurutnya, yang perlu menjadi sorotan adalah untuk mendapatkan revenue reformasi pajak. Sebab, reformasi pajak dinilai sangat penting. Dia pun merasa pembentukan Badan Penerimaan Negara ini sangat baik karena investasi di pajak merupakan investasi masa depan bangsa dan negara.
“Tentu di dalam membuat reformasi pajak ini wajar kita harus pikirkan baik-baik bersama. Tidak boleh ada yang 100% untung maupun 100% buntung. Dan inilah salah satu yang saya sering dengar, memang dicanangkan dan juga didorong oleh Pak Prabowo. Karena memang apapun kita bicara, kita butuh uang,” beber dia.
Baca Juga
Dari Mantan Ketua MPR hingga Keponakan Presiden Jadi Petinggi Kadin Indonesia 2024-2029
Lebih lanjut, Anindya mengatakan hal lainnya yang juga tidak kalah penting adalah terkait dengan pemberdayaan daerah. Di Kadin sendiri, dia menyebut memiliki dua tulang punggung.
“Tulang punggung yang pertama Kadin provinsi, kabupaten/kota, dan satu lagi adalah asosiasi dan himpunan. Sehingga mandat yang diberikan kepada kami 14 September melalui Munaslub itu adalah mandat dari mereka berdua, di mana diminta pemberdayaan daerah mesti bisa terjadi, selain juga bisa menggerakkan perekonomian,” ungkap Anindya
Pengurus Kadin Indonesia 2024-2029
Tak hanya diskusi mengenai masa depan ekonomi bangsa, acara ini sekaligus menjadi momen pengumuman pengurus Kadin Indonesia periode 2024-2029 yang dipimpin Anindya Bakrie.
Anindya menyebutkan, kepengurusan inti Kadin yang diumumkan ini sejatinya baru 50%. Untuk setengah sisanya baru akan diumumkan setelah 20 Oktober 2024 mendatang, atau sesudah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Pengurus ini memang baru 50%, tidak sempurna tapi kami tahu dengan berjalannya waktu selama 2-3 minggu ini kita bisa sempurnakan dan kita tambahkan. Tetapi paling tidak kita punya pengurus yang solid dan banyak sekali animo ingin bergabung," katanya.
Berikut Pengurus Kadin Indonesia 2024-2029:
Dewan Kehormatan Kadin Indonesia
Ketua: Rosan Roeslani
Anggota: Aburizal Bakrie, Mohamad Hidayat, Suryo Bambang Sulisto, Adi Putra Tahir
Ketua Dewan Penasihat: Hashim Djojohadikusumo
Wakil Dewan Penasihat: Sharif Cicip Sutardjo
Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung
Ketua Dewan Pertimbangan: Arsjad Rasjid
Ketua Umum Kadin Indonesia: Anidya Novyan Bakrie
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi: Erwin Aksa
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi: Widiyanto Saputro
Wakil Ketua Umum Bidang Asosiasi Himpunan Anggota Asosiasi Luar Biasa: Benny Soetrisno
Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo
Wakil Ketua Umum Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, dan Jawa Barat: Agung Suryamal
Wakil Ketua Umum Wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono
Wakil Ketua Umum Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief
Wakil Ketua Umum Wilayah Perbatasan: Edi Suryadi
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky Oesman Widjaja
Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian: Saleh Husin
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan: Timothy Savitri
Wakil Ketua Umim Bidang Pertanian: Mulyadi Jayabaya
Wakil Ketua Umum Bidang Perkebunan: Arif Rachmat
Wakil Ketua Umum Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono
Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamrussamad
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar
Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Manusia: Aryo Djojohadikisumo
Wakil Ketua Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto
Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup: Darsono
Wakil Ketua Umum Bidang Industri Hijau: Halim Kalla
Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan: Eka Satria
Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kreatif: Raffi Ahmad
WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rachmat Harsono