Prabowo Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Ketum Kadin Anindya Bakrie Soroti Reformasi Pajak

JAKARTA, investortrust.id - Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk Badan Penerimaan Negara sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Rencana ini pun mendapat apresiasi dari Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie.

Anindya mengungkapkan, setiap 5-10 tahun selalu ada siklus naik turun ekonomi. Menurutnya, hal yang menjadi fokus untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8% adalah dibutuhkannya uang alias modal. Untuk itu Anindya menyoroti perlunya reformasi perpajakan untuk memperbesar potensi penerimaan negara dari pajak.

“Seperti kita ketahui bahwa APBN itu sekitar Rp 3.600 triliun, sedangkan PDB kita Rp 22.000 triliun. Jadi gap itu ya macem-macem, ada domestic consumption, ada juga investasi, ekspor, dan lain-lain. Tapi intinya di sinilah peran Kadin,” kata Anindya Bakrie dalam acara Diskusi Ekonomi Pengusaha Internasional Senior Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Baca Juga

Pengurus Kadin 2024-2029 Diumumkan: Anindya Bakrie Ketum, Hashim Ketua Dewan Penasihat

Menurutnya, yang perlu menjadi sorotan adalah untuk mendapatkan revenue  dari reformasi pajak. Sebab, reformasi pajak dinilai sangat penting. Dia pun merasa pembentukan Badan Penerimaan Negara ini sangat baik karena investasi di pajak merupakan investasi masa depan bangsa dan negara. 

“Tentu di dalam membuat reformasi pajak ini wajar kita harus pikirkan baik-baik bersama. Tidak boleh ada yang 100% untung maupun 100% buntung. Dan inilah salah satu yang saya sering dengar, memang dicanangkan dan juga didorong oleh Pak Prabowo. Karena memang apapun kita bicara, kita butuh uang,” beber dia.

Lebih lanjut, Anindya mengatakan hal lainnya yang juga tidak kalah penting adalah terkait dengan pemberdayaan daerah. Di Kadin sendiri, dia menyebut memiliki dua tulang punggung.

“Tulang punggung yang pertama Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota, dan satu lagi adalah asosiasi dan himpunan. Sehingga mandat yang diberikan kepada kami 14 September melalui Munaslub itu adalah mandat dari mereka berdua, di mana diminta pemberdayaan daerah mesti bisa terjadi, selain juga bisa menggerakkan perekonomian,” ungkap Anindya.