Gapki: Aneh, Produktivitas Bunga Matahari Lebih Rendah, Tapi Jadi Pilihan Dibanding CPO

JAKARTA, Investortrust.id – Saat ini tengah terjadi anomali di ekspor komoditas, khususnya di crude palm oil yang tingkat produktivitasnya jauh lebih besar. Angka ekspor CPO dari Indonesia saat ini mengalami penurunan, dan bahkan harganya pun ikut terkoreksi akibat sejumlah negara pengimpor CPO kini memilih mengkonsumsi minyak hasil olahan biji bunga matahari.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono saat bincang-bincang dengan CEO Investortrust.id, Primus Dorimulu saat berada di Mataram, Sabtu (28/9/2024).

“Memang cukup aneh. Bunga matahari yang produktivitasnya jauh lebih kecil dibandingkan sawit,  harganya bisa menjadi lebih murah. Nah ini yang perlu kita juga harus instropeksi terhadap kebijakan-kebijakan kita,” ujar Eddy.

Sekadar catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir nilai ekspor CPO pada Juli 2024 sebesar US$1,39 miliar, yang mengalami penurunan secara bulanan maupun tahunan. 

Baca Juga

Gapki: Tingkatkan Campuran Minyak Nabati di Ketahanan Energi, Kerek Produksi CPO Dulu

Secara bulanan nilai ekspor CPO pada Juli 2024 turun 36,37% (month-to-month/mtm) dibandingkan nilai ekspor pada Juni 2024 sebesar US$2,18 miliar. Sementara secara tahunan, nilai ekspor CPO pada Juli 2024 juga turun signifikan 39,22% (year-on-year/YoY) dibandingkan Juli 2023 sebesar US$2,28 miliar. 

Adapun, total volume ekspor CPO dan turunannya pada Juli 2024 tercatat sebanyak 1,62 juta ton, merosot dibandingkan volume ekspor bulan sebelumnya sebanyak 2,67 juta ton.  Sementara dari sisi harga CPO dan turunannya di tingkat global pada Juli 2024 mengalami peningkatan menjadi US$856,66 per ton dari harga bulan sebelumnya sebesar US$814,93 per ton.

Namun demikian sejatinya ada alasan yang sangat rasional, mengapa produk olahan biji bunga matahari sebagai pilihan saat ini lebih digandrungi dibanding CPO dari Tanah Air.

Disampaikan Eddy, hal ini berawal dari kebijakan pemerintah Indonesia yang melakukan pelarangan ekspor CPO demi memperkuat pasokan minyak goreng di dalam negeri. 

Diberitakan, pemerintah memulai pelarangan ekspor produk minyak sawit pada 28 April 2022. Pelarangan ekspor ini meliputi produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO),  minyak sawit merah atau red palm oil (RPO), palm oil mill effluent (POME), serta refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein dan used cooking oil. Bahkan saat itu pemerintah mengancam  akan menindak tegas pihak-pihak yang melanggar aturan ini.

Baca Juga

Tarif Pungutan Ekspor CPO Diturunkan, Signal Positif untuk Sejumlah Saham Sawit Ini

Kebijakan pelarangan ini diterapkan hingga tersedianya minyak goreng curah di masyarakat seharga Rp14 ribu per liter yang merata di seluruh wilayah Indonesia, demikian  pernyataan dari kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat itu.

Kendati pelarangan ekspor CPO dan produk turunannya ini hanya berlaku selama satu purnama, tak ayal membuat sejumlah negara pengimpor CPO yang selama ini bergantung pada Indonesia merasa ‘insecure’. 

“Mereka merasa tidak aman kalau mereka  hanya mengandalkan minyak nabati dari Indonesia. Sehingga mereka melakukan penanaman (biji bunga matahari), terus menambah, dan mereka tidak ada deforestasi, dan mereka tidak perlu sertifikasi (untuk ekspor dan impor),” kata Eddy. 

Akibatnya bisa ditebak, produksi komoditas biji bunga matahari mengalami over supply di pasar, dan menjadi pilihan bagi negara pengimpor yang ingin mensubstitusikan CPO dengan komoditas biji bunga matahari yang lebih mudah diperoleh. “Itulah kenyataan saat ini. Karena melimpah produksinya (biji bunga matahari),” tutur Eddy. 

Sejauh ini importir terbesar CPO asal Indonesia adalah China dan India. Namun ekspor CPO ke India belakangan ikut merosot menyusul kebijakan kenaikan import duty yang diterapkan India.

“Nah ini juga yang menyebabkan ekspor (CPO) ke India juga menurun. Karena salah satunya ada kenaikan import duty tersebut,” imbuhnya, seraya berharap kebijakan ini hanya bersifat sementara. “Karena yang kesulitan kan pasti konsumen India  juga,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut ia pun mengimbau agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menelurkan kebijakan, yang bisa berakibat pada penurunan devisa hasil ekspor.