BKPM Ungkap Tantangan Pengembangan Hilirisasi, Kualitas SDM Jadi Perhatian
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah terus mendorong hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadikan Indonesia negara maju. Meski demikian, pengembangan hilirisasi ini ternyata dihadapkan oleh sejumlah tantangan.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Riyatno menyampaikan, salah satu tantangan program hilirisasi adalah sumber daya manusia (SDM). Hal ini karena setiap tahunnya dibutuhkan sekitar 16.000 tenaga kerja kompeten untuk sektor manufaktur, termasuk proses hilirisasi.
“Salah satunya memang SDM. SDM itu memang menjadi program pemerintah untuk bisa meningkatkan pendidikan atau pelatihan-pelatihan khususnya di bidang hilirisasi,” kata Riyatno dalam acara Investortrust Future Forum bertajuk "Mendiversifikasi PMA di Investasi Berkelanjutan" di Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Baca Juga
BKPM Proyeksikan Nilai Investasi Hilirisasi tembus US$ 618,1 Miliar hingga 2040
Pada Juli 2024 Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pabrik sel baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Karawang New Industry City (KNIC), Jawa Barat, sebagai salah satu langkah mewujudkan hilirisasi. Menurut Riyatno, untuk bisa menjalankan pabrik tersebut dibutuhkan para pekerja yang mumpuni.
“Itu tentunya dibutuhkan para sarjana-sarjana yang memang canggih-canggih. Artinya ini salah satu upaya dari pemerintah supaya bisa memenuhi hilirisasi. Karena kalau untuk raw material kan ibaratnya tinggal mengeksploitasi saja, kalau ini kan berarti harus membangun teknologi penemuan-penemuan baru, teknologi baru,” ungkap dia.
Selain soal ketersediaan SDM yang berkualitas, Riyatno menyebutkan kendala lainnya dalam pengembangan hilirisasi ini adalah terkait dengan investasi. Untuk itu, dibutuhkan perluasan kerja sama internasional.
“Adanya kerja sama internasional, tentu ini akan membuka pasar ekspor baru. Kami di Kementerian Investasi salah satu kedeputian yang melakukan ini adalah di Kedeputian Kerja Sama Pramodal, yaitu dengan membuat perjanjian-perjanjian baik yang bilateral, bilateral investment treaty, atau juga di regional misalnya,” sebut Riyatno.
Lebih lanjut, pemerintah juga akan memberikan insentif untuk menarik para investor. Tercatat, dalam peta jalan hilirisasi investasi strategis yang dibuat oleh BKPM, dibutuhkan investasi US$ 618 miliar hingga 2040 untuk pengembangan hilirisasi ini.
“Tentu untuk investasi yang besar, apalagi hilirisasi ini, sangat diperlukan adanya insentif untuk bisa menarik mereka supaya masuk ke dalam negeri. Salah satunya adalah tentang tax holiday. Harapannya insentif ini akan mendorong supaya para investor baik dari asing maupun dalam negeri, juga mau berinvestasi,” beber dia.
Baca Juga
Sementara itu, tantangan dari eksternal adalah adanya gugatan dari Uni Eropa melalui World Trade Organization (WTO) terkait dengan larangan ekspor nikel yang dilakukan Pemerintah Indonesia.
“Namun, sekali pun sudah ada gugatan, tetapi hilirisasi ini tetap jalan. Artinya sambil menunggu nanti keputusan akhirnya, saat ini hilirisasi sudah jalan,” tegas Riyatno.
