Bahlil Naik Kelas Jadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi untuk Dorong Ekonomi Prabowo

JAKARTA, investortrust.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru dari Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri koordinator bidang hilirisasi dan transisi energi. Bahlil tetap merangkap sebagai menteri ESDM, dengan mandat baru tersebut diarahkan untuk mempercepat eksekusi agenda hilirisasi dan transisi energi pemerintah.

Posisi baru itu membuat Bahlil berada di titik strategis dalam mengorkestrasi kebijakan lintas sektor. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah dipastikan masuk dalam koordinasinya, sementara Kementerian Perindustrian juga memberi sinyal akan berada di bawah kemenko baru tersebut karena eratnya hubungan sektor industri dengan agenda hilirisasi. Struktur final kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Bahlil masih menunggu peraturan presiden.

Baca Juga

Bahlil Lahadalia Jadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Punya Harta Kekayaan Rp 337 Miliar

Mandat tersebut dinilai relevan dengan rekam kerja Bahlil selama memimpin sektor ESDM. Sejumlah kebijakan yang telah dijalankan, mulai menjaga harga BBM bersubsidi, mendorong penerapan B50, hingga menggenjot lifting minyak, mendapat apresiasi dari akademisi dan legislator karena dinilai sejalan dengan agenda ketahanan energi dan perlindungan daya beli.

Ekonom Universitas Negeri Manado (Unima) Robert R Winerungan menilai keputusan pemerintah mempertahankan harga Pertalite Rp 10.000 per liter merupakan langkah tepat di tengah tekanan harga energi global. Menurut dia, kenaikan BBM subsidi berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap transportasi dan harga barang kebutuhan masyarakat.

“Saya kira itu keputusan yang sangat bijak oleh pemerintah, karena apabila pemerintah juga menaikkan harga Pertalite, maka inflasi bisa tidak terkendali,” kata Robert saat dihubungi media, dikutip Rabu (7/10/2026).

Robert mengakui kebijakan mempertahankan harga Pertalite membawa konsekuensi terhadap APBN. Namun, menurut dia, manfaatnya dapat dirasakan melalui pengendalian inflasi dan terjaganya daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya transportasi.

“Memang subsidi bisa membengkak. Namun, manfaatnya, inflasi kita tidak terlalu tinggi dan daya beli masyarakat sedikit banyak dapat dipertahankan,” sebut dia.

Di sisi lain, kebijakan B50 yang menjadi bagian dari agenda swasembada energi juga menunjukkan kemampuan pemerintah menerjemahkan arahan Presiden Prabowo ke dalam kebijakan konkret. Robert menilai penghentian impor solar memberikan ruang penghematan devisa yang besar bagi Indonesia.

“Itu spektakuler. Jadi intinya peran besar untuk BBM yang tidak impor lagi itu, devisa bisa dipakai untuk alih teknologi, akan lebih maju lagi Indonesia kita. Jadi devisa tidak terkuras dan kalau devisa itu terpakai untuk alih teknologi, itu akan membuat Indonesia kita lebih maju lagi,” tutur Robert.

Apresiasi terhadap arah kebijakan tersebut juga datang dari pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata. Dia menilai strategi Bahlil untuk mengejar target lifting minyak 612.500 barel per hari melalui percepatan eksplorasi, optimalisasi lapangan eksisting, dan perbaikan iklim investasi sudah berada di jalur yang tepat.

“Dari sudut pandang kebijakan publik, kombinasi tiga strategi tersebut dinilai tepat sasaran karena mengadopsi pendekatan tritunggal intervensi kebijakan, intervensi jangka pendek, jangka panjang, dan penyediaan fasilitas fiskal, untuk menyelesaikan akar masalah penurunan produksi hulu migas,” ucap Bonti.

Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB), Bonar Tua Halomoan Marbun, juga menilai target lifting minyak nasional sebesar 612.500 BOPD pada 2027 realistis untuk dicapai. Menurutnya, target tersebut dapat diwujudkan selama peningkatan produksi dilakukan dengan mengikuti kaidah, standar, pengalaman, serta praktik terbaik yang berlaku di industri migas internasional.

“Kalau ditanyakan apakah target peningkatan lifting menjadi sekitar 612 ribu barel minyak per hari itu masuk akal, jawabannya iya, make sense,” sebut Bonar.

Optimisme terhadap peningkatan lifting tersebut salah satunya ditopang program penataan dan optimalisasi sumur minyak masyarakat. Anggota Komisi XII DPR Bambang Patijaya sebelumnya memperkirakan produksi sumur masyarakat dapat meningkat hingga sekitar 30.000 BOPD apabila program yang mulai berjalan pada 2026 dapat dioptimalkan pada 2027.

Bonar menilai sumur rakyat memang dapat menjadi salah satu sumber tambahan produksi minyak nasional. Saat ini, menurut dia, produksi dari sumur rakyat yang telah aktif berada di kisaran 2.000 BOPD. Meski kontribusinya masih relatif kecil dibandingkan produksi nasional, peningkatan produksi dari sektor tersebut tetap menjadi langkah positif.

“Kalau ditanyakan apakah program ini baik, tentu saja baik dalam pemahaman yang positif secara umum,” ujar Bonar.

Dukungan terhadap kebijakan Bahlil juga disampaikan Anggota Komisi XII DPR Dewi Yustisiana dalam penataan subsidi energi. Dia mengapresiasi koordinasi ESDM dengan Dukcapil dan Pertamina dalam memperkuat validasi data pengguna LPG 3 kg agar subsidi semakin tepat sasaran.

Baca Juga

Bahlil Jamin Pasokan Listrik Data Center Aman, Harga Disebut Lebih Kompetitif

“Kerja sama ini merupakan langkah penting untuk memastikan subsidi LPG 3 kg benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Data yang akurat menjadi fondasi utama agar kebijakan subsidi dapat dilaksanakan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Senada, Anggota Komisi XII DPR lainnya Jamaludin Malik menilai langkah Bahlil menata penyaluran Pertalite agar lebih tepat sasaran merupakan kebijakan yang layak didukung. Menurut dia, pemerintah perlu tetap menjaga harga BBM bersubsidi sekaligus memastikan manfaatnya diterima kelompok yang memang membutuhkan.

“Langkah Menteri ESDM ini sudah tepat dan patut didukung. Anggaran negara untuk sektor energi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan justru lebih banyak dinikmati kelompok ekonomi atas,” kata Jamaludin.