Danantara Mulai Tahapan Merger Perusahaan Asuransi BUMN
JAKARTA, investortrust.id - BPI Danantara memastikan akan terus mengonsolidasikan badan usaha milik negara (BUMN). Danantara akan memulai tahapan merger perusahaan asuransi BUMN.
Hal itu disampaikan COO Danantara yang juga Kepala BP BUMN Dony Oskaria saat akan mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
"Bulan-bulan ini akan mulai asuransi. Mulai akan merger asuransi kita. Jadi, satu-satu terus. Berlanjut terus ya," kata Dony.
Baca Juga
OJK Koordinasi dengan Danantara dan IFG Terkait Konsolidasi Asuransi BUMN
Sebelumnya, PT Danantara Asset Management (DAM) mengakuisisi empat perusahaan manajemen investasi (MI) milik BUMN sebagai tindak lanjut rencana merger yang telah diumumkan sebelumnya.
Melalui penandatanganan share purchase agreement (SPA), DAM menjadi pengendali PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI), PT BRI Manajemen Investasi (BRI MI), PT BNI Asset Management (BNI AM), dan PT PNM Investment Management (PNM IM).
"Kemarin kita baru merger yang asset management kan? Kita lihat juga kan? Dari lima jadi satu," kata Dony.
Saat dikonfirmasi agenda rapat hari ini akan membahas perkembangan konsolidasi BUMN, Dony mengaku belum mengetahuinya. Namun, Dony memastikan kesiapannya menyampaikan hal tersebut jika diminta Presiden Prabowo.
"Belum tahu materinya. Kemungkinan kalau ditanya ya, nah kita selalu menjalankan itu ya, program prioritas. Terutama ya pembenahan BUMN. Kemudian juga berkaitan dengan tata kelola BUMN dan lain sebagainya,"
Diberitakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkoordinasi dengan Danantara dan Indonesia Financial Group (IFG) terkait rencana konsolidasi perusahaan perasuransian milik BUMN.
Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono, konsolidasi perusahaan asuransi tersebut merupakan bagian dari strategi Danantara untuk mengkonsolidasikan perusahaan-perusahaan yang berada dalam ekosistemnya.
“Konsolidasi perusahaan perasuransian merupakan bagian dari strategi Danantara dalam mengkonsolidasikan seluruh perusahaan dalam ekosistem Danantara,” ujarnya, menjawab pertanyaan Investortrust dalam jawaban tertulis, Rabu (16/9/2026).
Menurut Ogi, selain konsolidasi perusahaan asuransi, proses restrukturisasi juga mencakup sektor asuransi syariah. Konsolidasi asuransi syariah akan dilakukan melalui proses pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) yang dimiliki perusahaan asuransi umum dan asuransi jiwa.
Ia mengatakan, OJK terus melakukan koordinasi dengan Danantara dan IFG dalam pelaksanaan proses tersebut. Koordinasi dilakukan untuk memastikan konsolidasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“OJK terus melakukan koordinasi dengan Danantara dan IFG dalam pelaksanaan proses tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengutamakan perlindungan bagi konsumen,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan dalam kurang dari dua tahun pemerintahan yang dipimpinnya, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang dinilai tidak menguntungkan, tidak memiliki kinerja yang baik, dan terus mengalami kerugian. Langkah tersebut telah menghasilkan penghematan hingga Rp 50 triliun.
Pemerintah juga menyiapkan langkah efisiensi lanjutan dengan menutup lebih banyak BUMN hingga akhir 2026. Setidaknya terdapat 700 perusahaan yang akan ditutup pemerintah pada tahun ini. Dengan langkah tersebut, Prabowo memperkirakan jumlah BUMN nantinya hanya akan tersisa sekitar 200 hingga 250 perusahaan.
Baca Juga
Prabowo Targetkan Hemat Rp 100 Triliun dari Pemangkasan BUMN di Akhir 2026
Prabowo berharap efisiensi tersebut dapat menghasilkan penghematan hingga Rp 100 triliun. Penghematan itu, kata dia, antara lain berasal dari pengurangan biaya overhead dan biaya rutin, termasuk gaji direksi serta komisaris.
“Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris,” kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).