Prabowo Perkuat Industri Tekstil, Lindungi Jutaan Pekerja dan Produk Dalam Negeri
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional sebagai salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekspor. Hal tersebut menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Prabowo dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, industri TPT yang mencakup sektor hulu, antara, hingga hilir memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Airlangga menyebut sektor tersebut menyumbang sekitar 0,97% terhadap produk domestik bruto (PDB), menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, serta mencatatkan nilai ekspor sekitar US$ 12 miliar.
Baca Juga
Prabowo Pimpin Ratas, Bahas Penguatan Industri Tekstil dan Sepatu Nasional
“Ini menjadi salah satu sektor padat yang strategis dan dalam arahan tadi terhadap Pak Presiden, kita sampaikan bahwa TPT ini tumbuhnya di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,6% dan untuk industri barang, kulit, dan alas kaki tumbuhnya 8,25%,” ujar Airlangga dalam keterangan pers usai mengikuti rapat.
Selain itu, Airlangga menyebut dalam rapat tersebut juga dibahas sejumlah langkah untuk memperkuat daya saing industri TPT. Beberapa di antaranya harmonisasi tarif dari sektor hulu hingga hilir, kemudahan masuknya bahan baku, serta penertiban praktik impor yang mengganggu keberlangsungan industri dalam negeri. Airlangga menyampaikan Kepala Negara meminta agar ketentuan terkait peraturan teknis dan regulasi lainnya ditinjau untuk mendukung kelancaran pasokan bahan baku bagi industri nasional.
“Yang pertama tentu terkait dengan kemudahan bahan baku untuk masuk. Nah, Bapak Presiden tadi meminta kita untuk mereviu terkait dengan Pertek dan yang lain. Kemudian yang kedua, khusus untuk di hilir, yaitu terkait dengan garmen. Di mana gangguan-gangguan melalui impor kiloan, ataupun impor yang bulk rest. Itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri,” kata Airlangga.
Selain aspek perdagangan dan bahan baku, Airlangga menyebut rapat juga membahas terkait fleksibilitas penggunaan tenaga kerja melalui perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), khususnya untuk memenuhi kebutuhan produksi yang mengikuti siklus permintaan musiman. Airlangga menyampaikan Prabowo meminta kementerian terkait mencari regulasi yang tepat mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) atas PKWT dan mengevaluasi penerapan PPN bagi industri tekstil dan pakaian jadi yang berorientasi ekspor.
“Tadi Bapak Presiden juga menyatakan untuk PPN terkait dengan PKWT, nanti kita carikan regulasi yang pas dan kemudian juga kami sampaikan terkait dengan garmen dan tekstil yang berorientasi untuk ekspor, tentu terkait dengan PPN-nya diminta untuk dapat juga dievaluasi, untuk dapat dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan,” jelas Airlangga.
Baca Juga
Ekspor Industri Tekstil Capai US$ 4,85 Miliar, Menperin: Masih Ada Ruang Pertumbuhan Besar
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyebut Presiden Prabowo meminta Danantara segera aktif membantu penyelesaian restrukturisasi perusahaan-perusahaan yang menghadapi persoalan keuangan.
“Terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sedang direstrukturisasi, Bapak Presiden minta agar ini Danantara segera aktif untuk menyelesaikan dan selanjutnya terkait dengan perbankan, tadi juga disampaikan Bapak Presiden bahwa industri tekstil bukan industri yang dikategorikan sunset. Sehingga ini bisa mendorong untuk reinvestasi maupun penambahan daripada modal kerja,” kata Airlangga.