Prabowo Minta Kapolri dan Panglima TNI Usut 1.000 Tambang Timah Ilegal di Babel
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto meminta Kapolri dan Panglima TNI mengusut aktivitas sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Prabowo mempertanyakan bagaimana ribuan aktivitas tambang ilegal tersebut dapat berlangsung tanpa diketahui aparat.
“Akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung, 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu?!” ujar Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, aktivitas ilegal dalam skala sebesar itu tidak mungkin berlangsung tanpa adanya pihak yang mengetahui. Karena itu, dia meminta jajaran TNI dan Polri mengusut tambang-tambang ilegal tersebut. “Kapolri dan Panglima TNI, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka kalau nggak bisa tertibkan ini?!” tegas Presiden.
Baca Juga
Tambang Ilegal Ditertibkan, Laba Timah (TINS) Melonjak 9 Kali Lipat Tembus Rp 2,71 Triliun
Kepala Negara menekankan pentingnya keberanian seorang pemimpin dalam menertibkan bawahannya apabila ditemukan pelanggaran. Jabatan dan pangkat yang diberikan negara harus disertai tanggung jawab untuk menjaga ketertiban.
“Karena itu saya minta benar-benar, Panglima TNI dan Kapolri, usut (tambang ilegal). Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat Kepolisian dan pejabat TNI,” tandas Prabowo.
Prabowo mengakui, tindakan terhadap bawahan yang telah mendapatkan kepercayaan dan kenaikan pangkat dapat menjadi keputusan yang berat. Namun, kepentingan negara dan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi.
"Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikkan pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan,” tutur dia.
Baca Juga
Perkuat 'Bullion' Bank, RI Bidik Produksi Emas Naik Dua Kali Lipat dan Berantas Tambang Ilegal
Prabowo menegaskan, dirinya tidak dapat membiarkan perasaan pribadi memengaruhi kebijakan sebagai Presiden. Seluruh keputusan yang diambil harus berlandaskan kepentingan rakyat Indonesia.
“Saya sadar disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia,” kata Prabowo.