Pemerintah Bidik 100% Bus Listrik pada 2045, Butuh Investasi Rp 116 Triliun
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan seluruh armada bus transportasi publik perkotaan di Indonesia beralih menjadi bus listrik pada 2045. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah memperkirakan dibutuhkan investasi sekitar Rp 116 triliun.
Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kemenhub, Muiz Thohir menyatakan, elektrifikasi transportasi publik menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam kebijakan 2025-2029. Menurutnya, krisis energi saat ini menjadi momentum untuk mempercepat transformasi transportasi publik yang telah dipersiapkan pemerintah.
"Transformasi ini membutuhkan peran semua pihak. Dari sisi pemerintah, kami akan terus melakukan penyempurnaan regulasi sesuai kewenangan Kementerian Perhubungan, sementara setiap pemangku kepentingan diharapkan menjalankan perannya masing-masing agar ekosistem transportasi publik dapat berkembang lebih cepat," kata Muiz diskusi publik Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia bertajuk Transportasi Publik dan Transisi Energi di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Baca Juga
Damri Ajukan Pinjaman Rp 672 Miliar ke ADB untuk Pengadaan 99 Bus Listrik
Komitmen itu dituangkan dalam peta jalan elektrifikasi transportasi publik perkotaan yang disusun Kemenhub bersama ITDP Indonesia. Peta jalan tersebut menargetkan 100% bus listrik pada 2045 dengan kebutuhan investasi sekitar Rp 116 triliun. Elektrifikasi bus diproyeksikan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 41% atau setara 8,8 juta ton CO2e, sekaligus mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekitar 392.000 kiloliter per tahun.
Dalam studi bertajuk Peta Jalan Nasional untuk Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan, ITDP Indonesia mengidentifikasi 11 kota yang dinilai siap memulai elektrifikasi bus. Implementasi di kota-kota tersebut berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 24% dan polusi udara hingga 68%.
Sementara di Transjakarta saja, elektrifikasi bus diperkirakan dapat menghemat sekitar 120 juta liter BBM dan mengurangi emisi hingga 277.000 ton CO2e setiap tahun.
Meski demikian, studi tersebut mencatat masih terdapat sejumlah tantangan dalam percepatan elektrifikasi. Insentif dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 disebut baru mampu menekan sekitar 2%-5% biaya investasi awal bus listrik, sedangkan harga bus listrik masih 250%-300% lebih tinggi dibandingkan bus konvensional.
Deputy Director ITDP Indonesia, Deliani Siregar menilai, reformasi transportasi publik dan elektrifikasi bus harus berjalan secara bersamaan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
"Tanpa tata kelola transportasi publik yang baik, bus listrik hanya mengganti mesin di atas sistem yang sama-sama belum efisien. Sebaliknya, ketika reformasi transportasi publik berjalan beriringan dengan elektrifikasi, manfaatnya dapat dikunci dalam jangka panjang. Efisiensi biaya operasional bus listrik yang 30%-40% lebih rendah dibandingkan bus diesel juga membuka peluang menghadirkan layanan yang lebih terjangkau bagi jutaan penumpang setiap hari," jelas dia.
Baca Juga
RI Ditargetkan Punya 10.000 Bus Listrik pada 2030, Strateginya Bisa Tiru India
Berdasarkan data Kemenhub per 24 Juni 2026, populasi kendaraan listrik nasional telah mencapai 386.591 unit. Namun, populasi bus listrik baru mencapai 867 unit sehingga masih terdapat ruang yang besar untuk mempercepat elektrifikasi angkutan umum.
Dari sisi operator, Perum DAMRI melaporkan jumlah armada bus listrik yang dioperasikan pada layanan Transjakarta meningkat dari 26 unit pada 2023 menjadi 90 unit pada 2024 dan 200 unit pada 2025. Saat ini total armada bus listrik Damri mencapai 316 unit.
Vice President Sales & Marketing Perum Damri, Teguh Aditya Dharma mengungkapkan, tantangan utama dalam elektrifikasi armada bukan lagi terletak pada teknologi, melainkan kesiapan ekosistem pendukung.
"Pengalaman kami menunjukkan tantangan utama bukan lagi pada teknologinya, melainkan kesiapan ekosistemnya. Infrastruktur pengisian daya, kepastian kontrak jangka panjang, serta model pembiayaan yang mampu memberikan kepastian investasi menjadi faktor yang menentukan keberhasilan elektrifikasi," tutur Teguh.
India Jadi 'Role Model' Elektrifikasi Bus Nasional?
Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengusulkan Indonesia meniru strategi India dalam mengembangkan transportasi publik ramah lingkungan melalui program nasional elektrifikasi bus. Dikatakan, pendekatan tersebut dapat mendorong efisiensi anggaran negara sekaligus mempercepat transisi energi Tanah Air.
Fabby menyebutkan, pemerintah perlu membentuk national bus electrification fund untuk membantu pembiayaan pengadaan bus listrik, terutama bagi pemerintah daerah (pemda) yang memiliki keterbatasan anggaran belanja modal (capital expenditure/Capex).
"Saya kira tantangan hari ini, kalau dari pengalaman kami juga membantu banyak pemda, masalahnya juga sama, mereka kan tidak punya dana untuk Capex-nya. Jadi instead of ngasih subsidi listrik, kita harus bangun national bus electrification fund," kata Fabby.
Ia juga menjelaskan, sumber pendanaan tersebut dapat berasal dari potensi penghematan subsidi energi yang dihitung berdasarkan target nasional pengadaan 10.000 bus listrik hingga 2030. Dikatakan, penghematan subsidi itu dapat dikonversi menjadi sumber pendanaan untuk mempercepat elektrifikasi transportasi publik.
Ia juga mendorong pemerintah melakukan pengadaan (procurement) atau lelang bus listrik dalam skala besar agar harga pembelian lebih efisien. Bahkan, Fabby mencontohkan India yang mampu menekan harga bus listrik melalui pengadaan publik berskala nasional.