Pertamina Percepat Bioenergi Sawit untuk Tekan Impor BBM
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – PT Pertamina (Persero) memperkuat strategi pemanfaatan bioenergi berbasis kelapa sawit untuk mendukung target pemerintah menekan impor bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini untuk meningkatkan ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi beban devisa negara melalui optimalisasi sumber daya dalam negeri.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Oki Muraza, dalam Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 pada Senin (20/7/2026). Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah dan produk BBM melalui pengembangan bioenergi berbasis minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) serta limbah Tandan Kosong Sawit (TKS).
Baca Juga
Pertamina Perkuat Monitoring Distribusi BBM di Aceh, Riau, dan Kepri
"Jawabannya ada di depan mata kita. Dengan sumber daya CPO (crude palm oil) dan tandan kosong sawit, kita harus mampu mengubahnya menjadi energi," ujar Oki dikutip Selasa (21/7/2026).
Ia mengatakan Indonesia memiliki keunggulan berupa ketersediaan biomassa yang melimpah sehingga mampu menjadi fondasi pengembangan energi baru dan terbarukan. Menurutnya, bioenergi tidak hanya berperan menjaga ketahanan energi nasional, tetapi juga mendukung percepatan dekarbonisasi sektor transportasi sekaligus menciptakan nilai ekonomi melalui pengembangan ekonomi sirkular.
Oki menjelaskan transformasi menuju kemandirian energi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Pertamina, katanya, terus mendorong terbentuknya ekosistem biofuel yang mencakup penyediaan bahan baku, pengembangan teknologi di kilang, hingga distribusi produk ke masyarakat.
Program tersebut telah diwujudkan melalui implementasi biodiesel B50, yaitu bahan bakar solar yang mengandung campuran biodiesel berbasis sawit sebesar 50%. Program ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penggunaan biodiesel terbesar di dunia. Saat ini distribusinya telah menjangkau 86 dari total 121 Terminal BBM milik Pertamina di berbagai wilayah Indonesia.
Perluas Pengembangan Bioetanol
Selain biodiesel, Pertamina juga mengembangkan bioetanol untuk mengurangi impor bensin. Perseroan sedang membangun fasilitas produksi bioetanol di Glenmore dengan kapasitas 30 ribu kiloliter per tahun guna mendukung target pencampuran E10 sesuai peta jalan pemerintah. E10 merupakan bensin yang dicampur 10% bioetanol sehingga dapat menekan konsumsi bahan bakar fosil.
Oki mengatakan pengembangan bioetanol tidak hanya mengandalkan CPO sebagai bahan baku. Pertamina juga mulai mengoptimalkan tandan kosong sawit yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Menurutnya, TKS memiliki potensi sekitar 25 juta ton per tahun yang dapat diolah menjadi bioetanol melalui proses konversi menjadi glukosa. Jika berhasil dikembangkan secara komersial, limbah sawit tersebut akan memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi. "Tantangan kita sekarang ada di hilirisasi. Bagaimana TKS ini bisa kita pecah menjadi glukosa lalu menjadi bioetanol. Kalau inisiatif ini berhasil, maka tidak ada lagi limbah yang sia-sia," jelas Oki.
Untuk mendukung pengembangan bioenergi, Pertamina juga meningkatkan kapasitas infrastruktur pengolahan melalui pembangunan Dedicated Green Refinery di Cilacap. Kilang khusus ini dirancang untuk mengolah bahan baku terbarukan menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.
Baca Juga
Pertamina Perkuat Monitoring Distribusi BBM di Aceh, Riau, dan Kepri
Sebelumnya, Pertamina telah menerapkan teknologi coprocessing secara komersial di Kilang Cilacap. Teknologi tersebut memungkinkan pengolahan bahan baku fosil dan bahan baku nabati secara bersamaan dalam proses produksi bahan bakar. Perseroan kini juga melakukan uji coba penerapan teknologi serupa di Kilang Balongan dan Dumai.
Menutup paparannya, Oki menegaskan bahwa keberhasilan transisi energi memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, industri, lembaga keuangan, akademisi, hingga masyarakat.
"Ini semua membutuhkan kerja sama. Tidak bisa hanya mengandalkan industri, namun harus ada sinergi antara Pemerintah, perbankan, akademisi, dan masyarakat. Tujuannya satu, mewujudkan kemandirian energi dan mengurangi beban devisa negara," tutupnya.