Penguatan Tata Kelola Dinilai Jadi Kunci Tarik Investasi di Tengah Ketidakpastian
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Penguatan tata kelola (governance) dinilai menjadi faktor krusial untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus menarik investasi baru di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengungkapkan, pemerintah terus melakukan melakukan berbagai informasi untuk memperkuat ekonomi nasional di tengah meningkatnya risiko global.
“Reformasi maupun perbaikan di sektor keuangan juga terus kita lakukan untuk mengatasi berbagai tantangan. Misalnya, volatilitas nilai tukar rupiah kita juga terus bersama Bank Indonesia (BI) mengembangkan transaksi mata uang lokal, banyak negara yang menjadi mitra dagang,” ujarnya, dalam Risk and Governance Summit (RGS) 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
“Kita juga sudah mempunyai kerja sama dengan kita untuk memperkuat local currency transaction,” lanjut Ferry.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga terus mengembangkan ekosistem emas nasional (bullion national ecosystem). Sejak diluncurkan pada Februari 2025, akumulasi emas yang dikelola melalui PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI mencapai 153 ton.
“Ini satu hal yang akan terus kita kembangkan,” kata Ferry.
Di sektor pembiayaan, ia menyebut pemerintah terus memperluas akses pembiayaan produktif melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, termasuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).
Baca Juga
Menurut Ferry, pemerintah telah menyiapkan plafon KUR sebesar Rp 340 triliun untuk menopang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pengembangan sektor-sektor produktif.
Sementara, di sektor sumber daya alam (SDA), pemerintah melakukan pembenahan tata kelola ekspor melalui revisi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE). Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat transparansi, menekan praktik under invoicing maupun transfer pricing, sekaligus memastikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
“Ini juga sebuah hal yang di recognize oleh S&P di dalam rating policy-nya. Kemudian ke depan, berbagai mesin pertumbuhan kita harapkan bisa terus didorong,” ucap Ferry.
Lebih lanjut, ia mengatakan transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) akan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Berdasarkan sejumlah publikasi yang menjadi rujukan pemerintah, pemanfaatan AI berpotensi menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,8% hingga 1%.
Potensi tersebut berasal dari pengembangan pusat data (data center), peningkatan produktivitas dunia usaha, hingga digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Di lain sisi, pemerintah juga terus memperkuat akses pasar dan investasi melalui berbagai kerja sama internasional, seperti OECD, BRICS, Asean, Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), serta berbagai forum global lainnya.
Menurut Ferry, partisipasi Indonesia dalam berbagai forum tersebut merupakan bagian dari upaya mengadopsi praktik-praktik terbaik internasional sekaligus meningkatkan daya tarik investasi.
“Harapannya sekali lagi menjadi penopang kita untuk bisa mengundang sebanyak mungkin investasi yang masuk ke kita,” ujarnya.
Ferry menyatakan, tata kelola yang kuat menjadi fondasi penting agar transformasi digital dan ekonomi hijau dapat berkembang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Konsep future ready governance, kata dia, harus mampu mengantisipasi berbagai risiko sebelum berkembang menjadi krisis, didukung kebijakan yang terkoordinasi dan kredibel.
“Karena dengan berbagai tantangan kompleks yang ada, tidak mungkin kita bisa mengatasi sendiri tapi butuh kolaborasi dan koordinasi,” ujar Ferry.