KEK Pariwisata Serap 53 Ribu Tenaga Kerja, Investasi Tembus Rp 45 Triliun

JAKARTA, Investortrust.id - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mencatat realisasi investasi kumulatif di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata mencapai Rp 45 triliun hingga triwulan I 2026. Capaian itu turut menyerap 53.278 tenaga kerja di berbagai kawasan pariwisata strategis.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Reza Pahlevi mengatakan, KEK Pariwisata terus menjadi instrumen penting untuk mendorong investasi sekaligus membuka lapangan kerja baru.

“Capaian ini menunjukkan bahwa KEK Pariwisata terus menjadi instrumen strategis dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Ia menambahkan, pemerintah terus memperkuat pengembangan kawasan melalui berbagai dukungan kebijakan. “Melalui skema tersebut, pemerintah mendorong investasi dengan berbagai insentif serta kemudahan berusaha berbasis kawasan,” kata Reza.

Saat ini terdapat delapan KEK yang menjadikan pariwisata sebagai kegiatan utama, yakni Mandalika, Kura-Kura Bali, Tanjung Lesung, Sanur, Tanjung Kelayang, Lido, Likupang, serta KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam. Selain itu, ada empat KEK lain yang juga mengembangkan sektor pariwisata, yaitu Nongsa, Singhasari, Morotai, dan Industropolis Batam.

Baca Juga

Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus 2024 Capai Rp 90,1 Triliun

Menurut Reza, pengembangan KEK Pariwisata merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan tiga Destinasi Regeneratif. Skema ini diharapkan mampu mempercepat masuknya investasi melalui insentif dan kemudahan berusaha di kawasan.

Selain KEK, pemerintah juga mengoptimalkan peran Badan Otorita Pariwisata (BOP) di Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo Flores. Badan tersebut bertugas mengoordinasikan pembangunan kawasan, memfasilitasi investasi, serta mempercepat penyediaan infrastruktur dasar.

Reza mengungkapkan, selama lima tahun terakhir BOP telah mencatat kunjungan 2,4 juta wisatawan ke kawasan otoritatif. Selain itu, badan tersebut membukukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 22,22 miliar dan komitmen investasi mencapai Rp 1,18 triliun.

Untuk mempercepat investasi, Kemenpar juga aktif melakukan pendampingan kepada pengelola KEK melalui skema debottlenecking. Langkah ini dilakukan untuk membantu menyelesaikan berbagai hambatan investasi melalui pertemuan langsung dengan pengelola kawasan.

Di sisi lain, Kemenpar terus memperkuat ekosistem pariwisata di sekitar KEK melalui pengembangan desa wisata, peningkatan kapasitas SDM, promosi destinasi, hingga penyelenggaraan berbagai event nasional dan internasional.

“Kami juga aktif melakukan upaya-upaya promosi investasi melalui berbagai forum bisnis, baik di dalam maupun luar negeri,” tutup Reza.