Danantara Housing Bakal Bangun Rusun Subsidi di Meikarta Gandeng Himbara

JAKARTA, investortrust.id — CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan P Roeslani mengungkapkan, pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi akan dilakukan oleh 'Danantara Housing' dengan dukungan pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Ya, kita ada nanti Danantara Housing yang akan membangun, dan juga tentunya pembiayaannya dengan pihak perbankan," ungkap Rosan di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Rosan juga menyampaikan, skema pembiayaan proyek akan disusun agar cicilan hunian tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Dan ini yang paling penting, kita juga akan menghitung berapa pastinya agar bisa cicilan ini tidak memberatkan dan benar-benar bisa dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah," terang dia.

Terkait nilai investasi pembangunan tahap pertama rusun subsidi Meikarta, Rosan belum dapat mengungkapkan angkanya karena masih dalam proses penghitungan.

"Ini kita lagi hitung ya, saya nggak mau kasih angka yang sekarang, kalau angka kan harus benar ya, tapi nanti kita perencanaannya yang penting baik, perumahannya aman, nyaman, dan memang benar-benar perumahan yang sangat-sangat layak untuk dihuni dan tentunya nantinya dikembangkan," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan, Danantara Housing telah menyelesaikan pembangunan Hunian Senen di atas lahan seluas 1,61 hektare berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau Injourney Airports. Kawasan tersebut memiliki 324 unit hunian yang dilengkapi fasilitas toilet, mushala, dapur umum, ruang komunal, taman bermain anak, dan area parkir.

Menurut Maruarar, proyek yang dimulai pada 3 April 2026 itu rampung lebih cepat dari target penyelesaian pada 15 Juni 2026. "Luar biasa cepat kerjanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada BP BUMN, PT KAI, PT Angkasa Pura Indonesia yang menyiapkan lahannya, serta kontraktor pelaksana yaitu Hutama Karya, PT PP, dan Wijaya Karya. Ini contoh kolaborasi yang baik untuk kepentingan rakyat," kata dia saat meninjau kesiapan hunian pada 9 Juni 2026.

Baca Juga

Dapat Lahan dari Lippo, Maruarar Janjikan Akad Rusun Meikarta Dimulai Akhir 2026

Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menuturkan, penghuni Hunian Senen tidak akan dikenakan biaya selama enam bulan pertama, termasuk untuk kebutuhan listrik dan air.

"Untuk tahap awal tidak akan dipungut biaya. Listrik dan air juga akan digratiskan terlebih dahulu. Nanti setelah enam bulan akan dilakukan evaluasi terkait pengelolaannya," kata Dony.

Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Bobby Rasyidin, mengatakan bahwa warga bantaran rel di kawasan Pasar Gaplok menjadi prioritas pertama relokasi ke Hunian Senen.

"Data penghuni sudah kami siapkan. Prioritas pertama adalah warga bantaran rel di Pasar Gaplok. Selanjutnya relokasi akan dilakukan secara bertahap untuk kawasan bantaran rel lainnya. Ini penting karena keberadaan permukiman di bantaran rel sangat berisiko bagi keselamatan," tutur Bobby.

Selain proyek Hunian Senen, Danantara Housing juga membangun hunian di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari ratusan unit hunian yang tersebar di empat lokasi di provinsi tersebut.

Proyek di Batang Anai dilaksanakan oleh PT Nindya Karya (Persero) sebagai kontraktor sekaligus koordinator pembangunan, dengan dukungan pembiayaan dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Mineral Industri Indonesia (Persero), dan PT Pegadaian.

Menurut Managing Director Stakeholder Management Danantara Rohan Hafas, pembangunan Hunian Danantara di berbagai daerah terdampak bencana telah mencapai 1.275 unit. Realisasi terbanyak berada di Aceh Tamiang, sementara pembangunan juga berlangsung di delapan daerah lainnya di Sumatera.

Adapun pemerintah melalui BPI Danantara menargetkan pembangunan hingga 15.000 unit rumah hunian dalam waktu tiga bulan di wilayah terdampak bencana yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.