BGN Tak Lagi Kejar Target 82,9 Juta Penerima MBG, Fokus Perbaiki Kualitas Program

JAKARTA, investortrust.id - Jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) akan memprioritaskan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memperkuat pengawasan. Bahkan, target 82,9 juta penerima manfaat tidak lagi menjadi fokus utama tahun ini.

Ketua BGN, Nanik S. Deyang mengatakan, langkah tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan dapur MBG berjalan sehat dan mampu menyediakan makanan bergizi.

“Kami sudah sepakat perbaiki kualitas. Kami akan perbaiki kualitas sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta, tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi,” kata Nanik di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

BGN juga akan menata ulang sasaran penerima manfaat agar anggaran lebih tepat sasaran. Program akan lebih difokuskan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Nanti kalau ada sekolah-sekolah yang mahal, kita tanya apakah masih perlu MBG. Nah ini yang kita alihkan ke 3T,” sambungnya.

Selain wilayah 3T, BGN memperkuat intervensi kepada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kebijakan ini didasarkan pada rekomendasi pakar gizi dan dokter anak yang menilai intervensi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia sembilan tahun.

Baca Juga

Fokus Efisiensi Anggaran MBG, BGN Hentikan Sementara Bangun Dapur Baru dan Efisiensi Anggaran Rp 67 Triliun

“Intervensi gizi paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia 9 tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana,” kata Nanik.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, nantinya setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan melayani kelompok 3B. BGN bahkan menyiapkan sanksi bagi SPPG yang tidak menjalankan ketentuan tersebut.

“Kemarin kita sampai mengeluarkan ancaman SPPGN harus ada 3B, Bumil, Busui, Balita. Kalau enggak kita suspend,” tegasnya.

Wakil Ketua BGN Bidang Pengawasan, Agustina Arumsari mengatakan, pembenahan tata kelola menjadi prioritas utama. Mantan auditor BPKP itu menilai pengawasan harus dibangun melalui sistem yang terintegrasi, bukan bergantung pada individu.

“Kalau kita bicara tata kelola tapi kita tidak membuat sebuah sistem, maka akan tergantung orang. Kami akan mencoba nanti bahwa kebijakan-kebijakan strategis yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden harus disistemkan,” tegas Arum.

Arum mengakui masih terdapat sistem dan data yang belum terintegrasi secara optimal di lingkungan BGN. Karena itu, penguatan validasi data, kolaborasi lintas kementerian, serta tindak lanjut rekomendasi dari KPK akan dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program MBG.