Kejar Target PLTS 100 GW, Pemerintah Siapkan Perpres hingga 24.000 Hektare Lahan

JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah terus mempercepat realisasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) sebagai bagian penguatan sistem kelistrikan nasional dan transisi energi berbasis energi baru terbarukan (EBT).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemanfaatan energi surya guna memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kita kan sedang berusaha untuk memperkuat sistem kelistrikan secara nasional, dan di antaranya adalah eksekusi arahan Presiden untuk PLTS 100 gigawatt,” ujar Yuliot saat ditemui di Sekretariat Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Baca Juga

Dedieselisasi Prabowo Dorong Transisi Energi, PLTS Jadi Andalan

Menurut dia, pemerintah saat ini tengah mempersiapkan fondasi regulasi guna mendukung percepatan pembangunan PLTS skala besar tersebut. Salah satunya melalui penyusunan rancangan peraturan presiden (perpres) yang mengatur percepatan implementasi PLTS 100 GW.

“Yang pertama yang perlu kita siapkan itu adalah basic regulasi terhadap implementasi 100 gigawatt ini. Karena rentang kendali untuk pembangunan kelistrikan 100 gigawatt ini kan ada di berbagai kementerian/lembaga, termasuk proses perizinannya,” kata Yuliot.

Yuliot menjelaskan, Kementerian ESDM saat ini sedang menyelesaikan rancangan perpres tersebut sambil melakukan pembahasan lintas kementerian dan lembaga agar proses implementasi dapat berjalan lebih cepat.

Selain regulasi, pemerintah juga fokus menyiapkan aspek teknis dan infrastruktur pendukung, termasuk ketersediaan lahan dan sistem penyimpanan energi atau battery energy storage system (BESS). Pada tahap awal, pemerintah akan mempercepat pembangunan PLTS sebesar 17 GW yang akan ditopang BESS berkapasitas sekitar 33 GW.

“Ini kan percepatan yang pertama 17 gigawatt terlebih dahulu, dan juga ada battery energy storage system atau BESS yang kita bangun sekitar 33 gigawatt,” jelasnya.

Untuk mendukung proyek tersebut, Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait identifikasi lahan potensial pembangunan PLTS.

Berdasarkan hasil identifikasi sementara, pemerintah telah menemukan sekitar 24 ribu hektare lahan di Pulau Jawa yang dinilai potensial untuk pengembangan proyek PLTS. “Di Pulau Jawa sudah tersedia sekitar 24 ribu hektare. Jadi 24 ribu hektare ini kita akan melakukan verifikasi bersama,” kata dia.

Baca Juga

Prabowo Mau Bangun PLTS 100 GW dalam 3 Tahun, Ini Tantangannya

Verifikasi tersebut akan melibatkan Kementerian ESDM, ATR/BPN, dan PT PLN (Persero), termasuk untuk memastikan kesiapan infrastruktur transmisi dan gardu induk agar pembangkit yang dibangun dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan nasional.

“Nanti secara infrastruktur yang terkait dengan transmisi, yang terkait dengan ketersediaan gardu induk, ini kan harus kita interkoneksikan antara pembangkit yang kita bangun di 24.000 hektare ini. Ya mudah-mudahan minggu depan itu kita bisa lakukan untuk percepatan,” tegas Yuliot.