Dedieselisasi Prabowo Dorong Transisi Energi, PLTS Jadi Andalan

JAKARTA, investortrust.id - Rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan dedieselisasi dengan mengganti 13 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) merupakan sinyal Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada bahan bakar minyak (BBM), terlebih di tengah krisis geopolitik Timur Tengah. Namun, langkah ini dinilai seharusnya juga diikuti penghentian pembangunan pembangkit fosil lain seperti gas dan batu bara.

Policy Strategist Coordinator Cerah Dwi Wulan Ramadani mengatakan, dalam banyak skema perdagangan internasional harga gas masih dikaitkan dengan harga minyak (oil-indexed). Kenaikan harga minyak saat ini pun secara langsung akan mendorong kenaikan harga gas. Selain itu, di tengah tren kenaikan harga komoditas global, ketergantungan pada batu bara juga menciptakan kerentanan baru yang serupa dengan minyak bumi.

Kondisi tersebut membuat rencana penambahan pembangkit listrik berbasis gas hingga 10,3 gigawatt (GW) dan batu bara 6,3 GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 tidak sejalan dengan cita-cita ketahanan energi Presiden Prabowo.

“Program dedieselisasi akan mencapai dampak yang jauh lebih signifikan jika diperluas dengan menyetop rencana pembangunan pembangkit listrik gas dan batu bara, termasuk implementasi pensiun dini PLTU, mengingat batu bara masih mendominasi bauran energi nasional secara masif. Apalagi, dengan harga energi global sedang berfluktuasi seperti sekarang ini, pengembangan PLTS skala besar dan energi terbarukan lainnya menjadi semakin relevan,” kata Dwi, Senin (27/4/2026).

Baca Juga

Pemerintah Percepat Pembangunan PLTS Nasional dengan Target 100 Gigawatt

Menurutnya, kebijakan dedieselisasi yang merupakan bagian dari ambisi 100 GW PLTS, menjadi momentum untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil yang selama ini membebani fiskal dan stabilitas ekonomi dalam negeri. Pasalnya, lonjakan subsidi energi akan terus membayangi Indonesia selama masih bergantung pada energi fosil yang harganya ditentukan oleh kondisi geopolitik global.

“Krisis energi global yang mengancam Indonesia menjadi saat yang tepat bagi pemerintah untuk mengintegrasikan target pembangunan 100 GW PLTS ke dalam RUPTL. Langkah ini menjadi mitigasi yang tepat untuk menggantikan energi fosil yang mahal dan tidak stabil, dengan sumber daya domestik yang lebih terprediksi,” ucap Dwi.

Apalagi, lanjut Dwi Wulan, laporan terbaru Bank Dunia merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% dari sebelumnya 4,8% pada Oktober 2025. Revisi ini mencerminkan adanya tekanan global terhadap negara berbasis komoditas, termasuk dampak volatilitas energi terhadap fiskal, nilai tukar, dan investasi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain) Tata Mustasya mengatakan, guncangan ekonomi sering memaksa lahirnya reformasi kebijakan. Krisis energi global saat ini harus menjadi pendorong transisi energi di Indonesia, sekaligus transformasi ke arah ekonomi hijau dan berkelanjutan melalui program 100 GW PLTS.

Menurut Tata, langkah tersebut tidak hanya mendorong ketahanan energi, namun juga mendorong industrialisasi hijau. Namun, langkah ini perlu dibarengi dengan pemberian insentif bagi industri manufaktur dan panel surya di dalam negeri yang akan berdampak bagi ekonomi.

Baca Juga

Prabowo Kejar Target Pengembangan 100 GW PLTS dan Pemerataan Listrik Desa

“Jika dijalankan, program 100 GW akan memperkuat ketahanan energi. Program ini dengan desain implementasi yang tepat, juga bukan merupakan ongkos, tapi investasi untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” Tata menjelaskan.

Tata menambahkan, untuk mengimplementasikan ambisi 100 GW PLTS, pemerintah harus membuka partisipasi publik, komunitas, dan sektor swasta. Sebab, saat ini pemerintah memiliki keterbatasan anggaran, tercermin dari rasio pembayaran utang terhadap APBN (debt service ratio) di tahun 2026 yang mencapai sekitar 50%.