Gaji Guru dan ASN Kecil, Prabowo Singgung Kebocoran Ekspor SDA

JAKARTA, investortrust.id — Presiden Prabowo Subianto mengungkap praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan menjadi penyebab kecilnya gaji guru, aparat penegak hukum, serta aparatur sipil negara (ASN). Hal itu disampaikan dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini selalu mencatat surplus perdagangan karena nilai ekspor lebih besar dibanding impor. Namun, kata dia, keuntungan tersebut banyak mengalir ke luar negeri.

“Yang terjadi adalah keuntungan kita yang selama 22 tahun adalah US$ 436 miliar, yang keluar adalah US$ 343 miliar,” ungkap Prabowo.

Baca Juga

Danantara Jamin Penjualan Komoditas Strategis lewat Badan Khusus Ekspor Mengacu Harga Dunia

Prabowo menyebut kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan anggaran negara, termasuk untuk membayar gaji guru dan ASN. “Ini sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya,” jelas Kepala Negara.

Prabowo menyampaikan, selama puluhan tahun terjadi praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya. Menurut dia, praktik tersebut dilakukan melalui perusahaan yang dimiliki sendiri di luar negeri.

“Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri, dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri, yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya,” terang Presiden ke-8 RI itu.

Ia mencontohkan praktik manipulasi ekspor batu bara dengan pelaporan volume yang lebih kecil dibanding pengiriman sebenarnya. Menurut Prabowo, praktik serupa juga terjadi pada komoditas kelapa sawit dan berbagai komoditas lain. “Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi di hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas,” kata dia dengan lantang.

Prabowo juga menyoroti praktik penyelundupan melalui pelabuhan serta perlunya pembenahan lembaga pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

“Bea Cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya Bea Cukai, kita tutup Bea Cukai. Kita outsourcing ke swasta, dan penghasilan negara naik,” ucap dia.

Baca Juga

Rumor Badan Khusus Ekspor Guncang Pasar, Purbaya: Saya Tak Tahu, Nanti Presiden Umumkan

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut potensi kekayaan Indonesia yang hilang mencapai US$ 900 miliar akibat berbagai praktik tersebut. “Ada under-invoicing, ada under-counting, ada transfer pricing,” tutur dia.

Besaran gaji guru pada 2025 masih mengacu pada regulasi pemerintah terkait penghasilan ASN dan PPPK. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024, gaji pokok guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berkisar Rp 1,93 juta hingga Rp 7,32 juta per bulan sesuai golongan dan masa kerja. Guru lulusan S1 umumnya masuk golongan IX dengan gaji pokok sekitar Rp 3,2 juta hingga Rp 5,26 juta per bulan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata upah nasional pekerja Indonesia per Februari 2025 sebesar Rp 3,09 juta per bulan berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Sementara rata-rata upah tenaga kerja di sektor pendidikan berada di kisaran Rp 2,86 juta per bulan.