Pembangunan Infrastruktur Masih Lambat, Penerapan Jargas Tak Maksimal
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah telah menargetkan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) mencapai 4 juta sambungan rumah (SR) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Kendati demikian, target tersebut diturunkan menjadi 2,5 juta SR hingga akhir 2024. Hanya saja, berdasarkan laporan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga saat ini realisasi pembangunan jargas baru mencapai 993.120 SR.
Menanggapi hal ini, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov menilai, pembangunan infrastruktur yang lambat menyebabkan terhambatnya realisasi penerapan jargas ini.
Baca Juga
Selain Jargas, Pertamina Lakukan Beyond Pipeline untuk Penuhi Kebutuhan Gas Rumah Tangga
“Jadi targetnya memang masih cukup ambisius, mengingat kecepatan pemerintah masih sangat lambat dalam mendukung pembangunan infrastruktur jargas, khususnya untuk rumah tangga, ini menjadi PR besar,” kata Abra Talattov saat dihubungi Investortrust, Senin (15/7/2024).
Disampaikan oleh Abra bahwa dari sisi suplai, Indonesia sebetulnya memiliki pasokan gas bumi yang melimpah. Namun, karena keterbatasan infrastruktur, maka penyaluran gas untuk rumah tangga masih sangat rendah.
“Dari sisi suplai, sebetulnya kita berlimpah untuk gas bumi. Bahkan di tahun 2023, dari hasil produksi gas bumi kita yang dimanfaatkan domestik itu hanya 68,2%, sisanya diekspor. Artinya kita punya pasokan berlimpah,” ujar dia.
Baca Juga
ESDM Sebut Realisasi Jargas 993 Ribu dari Target 2,5 Juta Sambungan Rumah
Pemerintah sendiri sejatinya terus mendorong peningkatan lifting gas bumi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, mereka menargetkan lifting gas bumi sebesar 1,33 juta barrel oil equivalent per day (BOEPD).
Maka dari itu, Abra menyayangkan jika ini tidak dimaksimalkan sektor rumah tangga. Ia menyebut pada tahun 2023, porsi gas bumi untuk rumah tangga hanya 16,14 BBTUD.
“Saya melihat bahwa itu dari sisi pembangunan infrastruktur jadi masalah paling fundamental. Dan ini memang selama ini kan dianggap tantangannya adalah biaya investasi, yang memang sangat besar, karena masih tingginya risiko penyerapan dari rumah tangga,” sebut Abra.
