Ekonom Sarankan Prabowo Perkuat Bappenas
JAKARTA, investortrust.id - Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyarankan presiden terpilih Prabowo Subianto memperkuat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Salah satu cara yang dapat dilakukan Prabowo adalah dengan memasukkan fungsi anggaran ke dalam kelembagaan Bappenas.
Ia menilai saat ini Bappenas cenderung tidak optimal dalam mendesain sebuah kebijakan. Adapun sejumlah desain kebijakan yang telah direncanakan oleh Bappenas belum tentu dapat berjalan akibat ketiadaan alokasi anggaran.
"Sehingga idealnya Bappenas dengan anggaran satu paket," katanya saat ditemui di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Baca Juga
Hati-Hati Pak Prabowo! Menaikkan Rasio Utang Bisa Memicu Sentimen Negatif Pasar
Co-Founder Paramadina Public Policy Institute itu juga mendorong Direktorat Jenderal Anggaran yang saat ini berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dapat dimasukkan ke Bappenas. Lebih jauh ia memandang Prabowo sebagai presiden terpilih harus didampingi oleh institusi yang menguasai perencanaan sekaligus mengetahui soal detail anggaran.
"Jangan sampai presiden memutuskan sesuatu kemudian baru didesain, memutuskan sesuatu baru anggarannya dicari-cari, ini sangat tidak ideal," tuturnya.
Kaji Ulang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina lainnya, Handi Risza Idris, menyarankan untuk dilakukan pengkajian ulang terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurutnya, beleid tersebut menjadi pangkal peran Kemenkeu yang dinilai powerful.
Ia turut menyarankan agar fungsi anggaran yang saat ini dimiliki oleh Kemenkeu untuk dialihkan kepada Bappenas. Di sisi lain, ia menilai akan lebih ideal jika peran Kemenkeu dikembalikan hanya sebagai bendahara negara.
Baca Juga
Ngeri! Pemerintahan Prabowo Punya Beban Jumbo, Bunga Utang Rp 497 Triliun
"Ini perlu dikaji sejauh mana efektivitasnya," sebutnya saat ditemui di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Pengajar di Universitas Paramadina itu meyakini saat ini Bappenas cenderung tidak memiliki kekuatan. Ia meyakini banyak gagasan yang telah didesain oleh Bappenas namun tidak terimplementasi dengan baik akibat ketidaan alokasi anggaran.
Di sisi lain, sejauh UU 17/2003 belum direvisi, ia berharap agar Prabowo menunjuk figur yang tepat untuk menggantikan peran Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Terlebih dengan peran Menkeu yang terbilang cukup powerful.
"Siapa pun pengganti Sri Mulyani itu kalau bukan figur yang kuat, persoalan fiskal akan menjadi problematika," tutup Handi.
