Deflasi 5 Bulan Beruntun, Ekonom Apindo Sarankan Kenaikan Tarif PPN 12% Dikaji Ulang
JAKARTA, investortrust.id - Analis kebijakan ekonomi Asosiasi Penguasaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyarankan pemerintah agar mengkaji ulang kebijakan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada awal 2025.
“Kondisi ini tentunya perlu dipertimbangkan ulang oleh pemerintah, karena masih banyak opsi lain dalam menambal keuangan negara tanpa membebani masyarakat luas,” kata Ajib dalam keterangan resminya kepada investortrust.id, Rabu (9/10/2024).
Ajib mengatakan, untuk menjaga daya beli masyarakat, diperlukan upaya penyesuaian moneter dari Bank Indonesia (BI). Dia menyarankan agar BI kembali menyesuaikan tingkat suku bunga acuan di bawah 6%.
Baca Juga
Soal Deflasi 5 Bulan Beruntun, Kemendag Harap Pilkada dan Nataru Tingkatkan Daya Beli Masyarakat
“Dengan tingkat suku bunga acuan di bawah 6%, potensi likuiditas akan lebih banyak mengalir di sistem perekonomian indonesia, dan daya beli masyarakat akan mengalami kenaikan ketika kemudian perbankan juga mengikuti dengan menurunkan suku bunga kreditnya,” kata dia.
Ajib menjelaskan kebijakan investasi yang lebih berkualitas dan mampu menyerap tenaga kerja menjadi perhatian lain yang harus dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto. Dia mengatakan kebijakan investasi ke depan harus memahami penyediaan lapangan pekerjaan.
“Pengangguran yang menyentuh angka 7 juta orang perlu diserap dengan kebijakan investasi yang padat karya,” ujar dia.
Meski demikian, Ajib menjaga optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dia mengatakan pada kuartal IV-2024 ini Indonesia punya momentum untuk mendongkrak daya beli secara umum.
Baca Juga
Deflasi 5 Bulan Beruntun, Jokowi Tekankan Pentingnya Keseimbangan Harga
Pendongkrak tersebut yaitu pemilihan kepala daerah (pilkada). Ajib menjelaskan pilkada yang dijalankan secara serentak untuk 38 provinsi, 416 Kabupaten dan 98 Kota di Indonesia menjadi agregator belanja yang cukup signifikan.
“Alokasi dari APBN 2024 tidak kurang dari Rp 30 triliun untuk pemilu. Alokasi dari pasangan calon dan peserta pilkada tentunya lebih besar lagi,” tutur dia.
Melihat proyeksi ini, Ajib mengatakan perputaran uang ini akan langsung mengalir di masyarakat, dalam bentuk barang maupun uang. “Kontribusi pilkada serentak ini diharapkan memberikan kontribusi yang cukup signifikan, seperti halnya momentum lebaran terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2024,” kata dia.