Senator Minta Pemerintah Tak Jadikan Pendidikan Korban Kebijakan Energi

JAKARTA, investortrust.id -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan (dapil) Daerah Istimewa Yogyakarta Hilmy Muhammad merespons wacana pemerintah terkait penerapan pembelajaran daring pasca libur Lebaran pada April 2026. Ia meminta agar kebijakan tersebut tidak mengorbankan kualitas pendidikan nasional dan tidak menjadikan sektor pendidikan sebagai alat penyesuaian kebijakan di luar bidangnya.

Hilmy menilai arah kebijakan tersebut perlu dipikirkan lebih mendalam karena tidak berbasis pada kebutuhan utama pendidikan. Menurutnya, jika persoalan utama adalah energi, maka solusi harus dicari di sektor yang relevan.

"Kalau problemnya energi, jangan pendidikan yang dikorbankan. Pemerintah seharusnya memperkuat langkah strategis di sektor lain, termasuk diplomasi luar negeri, agar kepentingan nasional tetap terjaga tanpa harus mengganggu proses belajar," kata Hilmy dalam keterangannya, Selasa (24/3/2026).

Ia menambahkan, pendidikan tidak boleh dijadikan instrumen untuk menutup persoalan yang seharusnya diselesaikan di sektor lain. Adapun sektor lain yg dimaksud antara lain pembatasan BBM pada kendaraan pribadi, kampanye penggunaan transportasi umum, kampanye hemat listrik, dan kampanye minimalisir penggunaan alat-alat rumah tangga yang membutuhkan listrik. Secara kasat mata, menuturnya, sektor ini lebih besar kebutuhan energinya.

Baca Juga

Pemerintah Lakukan Efisiensi, Komisi X Harap Anggaran Pendidikan Tak Kena Pangkas

Dirinya juga menyinggung pentingnya pendekatan diplomasi yang lebih aktif dalam merespons situasi geopolitik global, khususnya terkait konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur energi dunia. Untuk itu, ia mendorong Presiden Prabowo Subianto agar mengambil peran yang lebih konstruktif di tingkat internasional, bukan justru menyesuaikan kebijakan domestik yang berdampak pada sektor pendidikan.

"Presiden perlu mengambil langkah diplomasi yang lebih aktif dan terukur dengan mengajak negara-negara Islam untuk memahami posisi Iran dalam konteks mempertahankan kedaulatan negaranya dari tekanan dan serangan eksternal," ucap Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut.

Selain itu, Gus Hilmy juga menyoroti potensi masalah dalam sistem evaluasi pembelajaran. Menurutnya, pembelajaran daring berisiko melemahkan proses penilaian capaian belajar siswa.

"Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa evaluasi pembelajaran saat daring tidak berjalan optimal. Penilaian sering tidak mencerminkan kondisi riil kemampuan siswa. Ini berbahaya karena bisa menimbulkan ilusi capaian belajar. Dalam jangka panjang, kualitas sumber daya manusia bisa terdampak,” katanya.

Hilmy menilai kebijakan ini akan menambah beban orang tua. Kondisi sosial keluarga di Indonesia, pada umumnya perlu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan pendidikan. Banyak orang tua bekerja dan tidak selalu bisa mendampingi anak belajar di rumah. Dalam satu keluarga bisa ada dua atau tiga anak usia sekolah yang harus diawasi bersamaan.

"Beban ini akan lebih banyak jatuh kepada ibu di rumah. Negara perlu mempertimbangkan aspek ini sebelum mengambil kebijakan," ujarnya.