Indonesia Jadi Salah Satu Negara Paling Aman Jika Terjadi Perang Dunia III, Ini Alasannya

JAKARTA, Investortrust.id - Baru-baru ini situs berita TheEconomicTimes mengungkap sejumlah negara yang diproyeksikan menjadi negara-negara yang paling aman untuk berlindung jika Perang Dunia III benar-benar pecah.

Ulasan ini diterbitkan TheEconomicTimes, pada Senin (2/3/2026) setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran. Teheran membalas dengan meluncurkan drone dan rudal di kawasan Timur Tengah, serta menggambarkan operasi tersebut sebagai “serangan langsung terhadap kedaulatannya”.

Dari sekian negara yang disebutkan oleh TheEconomicTimes antara lain Selandia Baru, Swiss, Fiji, Afrika Selatan, Chile, Bhutan, Tuvalu, termasuk Indonesia.

Alasan Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang paling aman dari dampak Perang Dunia III adalah langkah Pemerintahan Prabowo Subianto yang sering mengambil sikap netral dalam isu-isu politik, dengan kebijakan luar negeri Indonesia sebagai “bebas dan aktif”.

“Indonesia bertindak secara independen dalam urusan internasional dan menyatakan bahwa kepentingan utamanya adalah perdamaian dunia. Wilayahnya yang luas dan tersebar mengurangi keberadaan target militer strategis, sehingga Indonesia kerap masuk dalam daftar sebagai tempat perlindungan yang relatif aman karena kecil kemungkinan terseret ke dalam perang antar negara adidaya,” demikian tulisan dari artikel tersebut.

Pemerintah sendiri telah secara konsisten menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif, yang berarti tidak terikat pada aliansi militer mana pun dan tidak berada di bawah blok kekuatan global tertentu. Sikap ini membuat Indonesia memiliki risiko yang relatif kecil untuk terseret langsung dalam konflik bersenjata antarnegara adidaya.

Hal ini sempat ditergaskan kembali oleh Menteri luar Negeri Sugiono saat rapat kerja dengan DPR. Menurut Sugiono, kebijakan luar negeri Indonesia akan tetap non-blok, di mana bangsa ini tidak memihak pada blok atau pakta militer mana pun.

Baca Juga

Prabowo Ungkap Kekhawatiran Nuclear Winter jika Perang Dunia Ketiga Pecah, RI Bisa Terdampak

"Presiden Prabowo Subianto telah menguraikan visi kebijakan luar negeri di mana Indonesia tetap non-blok, yang berarti kita tidak memposisikan diri dalam blok militer apa pun," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Senin (2/3/2026).

Ia menambahkan, Indonesia tidak tertarik untuk bergabung dengan blok atau pakta militer mana pun karena hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan nasional, baik secara tradisi maupun konstitusi.

"Kami ingin menjadi teman dan tetangga yang baik bagi semua negara. Jalur diplomasi yang kami ambil akan terus dijalankan sesuai amanat Konstitusi. Kami juga memiliki kebebasan untuk bergabung dengan kelompok multilateral lainnya," tuturnya.

Sementara itu dari sisi ekonomi, Indonesia juga tidak menggantungkan diri pada satu mitra dagang semata. Prabowo memang secara eksplisit mendorong Indonesia untuk memperluas dan mendiversifikasi aliansi ekonominya.

Sebut saja langkah Indonesia bergabung dengan BRICS serta menyelesaikan dan mempercepat berbagai perjanjian dagang dengan Peru, Uni Eropa, Kanada, kawasan Eurasia, hingga Amerika Serikat. Diversifikasi ini membuat perekonomian nasional lebih tahan terhadap guncangan global akibat konflik geopolitik.

Dalam diplomasi tingkat tinggi, Presiden Prabowo juga dikenal menjalankan peran sebagai Diplomat in Chief yang aktif. Hubungan baik dijaga dengan para pemimpin negara besar dunia, mulai dari Presiden Amerika Serikat, Presiden Tiongkok, Presiden Rusia, Perdana Menteri India, Inggris, Australia, hingga sejumlah pemimpin strategis lainnya. Pendekatan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mampu menjembatani kepentingan global tanpa harus berpihak secara militer.

Ketahanan Pangan: Pilar Utama Keamanan Nasional

Ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi utama yang membuat Indonesia dinilai aman dalam skenario krisis global ekstrem. Pada 2025, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras setelah memangkas sekitar 145 regulasi pupuk dan menetapkan harga gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Produksi beras nasional tercatat mencapai 34,7 juta ton, meningkat 13,3% dibandingkan 2024. Cadangan beras pemerintah yang dikelola BULOG mencapai 3,3 juta ton di akhir 2025, tertinggi sepanjang sejarah. Sementara itu, cadangan beras di tingkat rumah tangga juga meningkat signifikan, naik 47% dibandingkan 2024 menjadi 12,4 juta ton pada 2025.

Selain beras, Indonesia pada 2025 juga telah mencapai swasembada sekaligus mampu mengekspor sembilan komoditas pangan kunci, yaitu ikan, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Pemerintah juga tengah membangun kapasitas produksi untuk mencapai swasembada empat komoditas strategis lainnya, yakni bawang putih, kedelai, daging sapi atau kerbau, serta gula industri. Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meskipun rantai pasok global terganggu akibat perang.

Ketahanan Energi, Mengurangi Ketergantungan Global

Di sektor energi, Indonesia memperkuat kemandirian melalui peningkatan kapasitas kilang dan diversifikasi sumber energi. Produksi solar dan avtur meningkat seiring selesainya proyek kilang RDMP Balikpapan yang mulai beroperasi pada Januari 2026, ditambah dengan kebijakan mandatori biodiesel berbasis kelapa sawit.

Untuk bensin, pemerintah memperkuat resiliensi rantai pasok dengan tidak lagi bergantung pada impor dari Timur Tengah saja. Indonesia menargetkan penghentian impor bensin RON 92, RON 95, dan RON 98 pada 2028 melalui peningkatan lifting migas domestik serta pengembangan produksi etanol sebagai bahan bakar alternatif.

Stabilitas Politik dan Jaring Pengaman Sosial

Dari sisi politik dalam negeri, Indonesia mengadopsi konsep politik tenda besar. Kabinet Merah Putih terdiri dari mayoritas partai politik di DPR RI, sehingga pemerintahan berjalan relatif stabil, minim konflik, dan lebih fokus pada agenda pembangunan.

Selain itu, jaring pengaman sosial dinilai berjalan dengan baik. Meski tantangan kemiskinan masih ada, masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan sosial memperoleh berbagai dukungan, mulai dari bantuan pangan, program makan bergizi gratis (MBG), cek kesehatan gratis (CKG), iuran BPJS yang ditanggung pemerintah, sekolah gratis, beasiswa KIP Kuliah, hingga berbagai bantuan sosial lainnya. Kondisi ini turut menjaga stabilitas sosial dan membuat tingkat kriminalitas Indonesia termasuk salah satu yang terendah di dunia.