Membaca Indonesia Emas dari Tanah Papua
Poin Penting
|
Oleh Yosua Noak Douw*)
INVESTORTRUST - ARAH kebijakan strategis pemerintah tahun 2026 bukan sekadar daftar program atau peta jalan (roadmap) teknokratis. Ia adalah pernyataan arah sejarah tentang bagaimana negara memahami keadilan pembangunan dan pihak mana yang benar-benar dihitung dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Dalam konteks inilah Papua raya menjadi cermin paling jujur untuk menilai apakah pembangunan nasional bersifat inklusif atau masih menyisakan ketimpangan yang diwariskan lintas generasi.
Papua raya tidak pernah kekurangan perhatian dalam wacana nasional. Namun perhatian itu sering berhenti pada retorika, simbol, dan proyek-proyek besar yang tidak selalu menjawab kebutuhan dasar lapisan masyarakat paling bawah (grassroot). Karena itu, keberhasilan enam pilar kebijakan strategis pemerintah 2026 tidak dapat diukur semata dari angka pertumbuhan ekonomi nasional.
Ukuran sesungguhnya terletak pada sejauhmana kebijakan tersebut menjawab realitas sosial, ekonomi, dan ekologis Papua secara konkret dan berkelanjutan. Papua bukan satu wilayah yang homogen. Ia adalah mozaik provinsi dengan karakter, tantangan, dan potensi yang berbeda. Membaca Papua dengan satu resep kebijakan yang seragam justru berpotensi memperpanjang ketidakadilan yang selama ini hendak diselesaikan.
Dari Simbol ke Kesejahteraan Nyata
Sebagai provinsi induk dan simbol historis integrasi nasional, tanah Papua kerap diposisikan sebagai etalase kehadiran negara. Namun pembangunan yang terlalu berpusat pada ibu kota dan proyek simbolik sering meninggalkan wilayah pedalaman dalam kubangan ketertinggalan struktural. Jalan, jembatan, dan gedung pemerintahan penting tetapi tidak otomatis menjawab persoalan keseharian rakyat semisal akses pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan yang konsisten serta berkesinambungan (sustainable).
Dalam pilar ketahanan pangan, tanah Papua semestinya diarahkan menjadi pusat pengembangan pangan lokal berbasis sagu, umbi-umbian, dan pertanian rakyat. Bukan diarahkan sekadar wilayah distribusi logistik dari luar. Ketahanan pangan sejati lahir dari kedaulatan produksi lokal dan penguatan rantai nilai di tingkat komunitas; bukan dari ketergantungan pasokan.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tanah Papua juga menuntut pendekatan kontekstual. Pendidikan dan kesehatan bukan sekadar urusan bangunan dan program, melainkan keberlanjutan guru, tenaga kesehatan serta layanan dasar yang hadir secara konkret dan konsisten. Papua membutuhkan negara yang hadir dalam keseharian rakyat; bukan sekadar dalam seremoni pembangunan.
Papua Tengah misalnya adalah potret paling telanjang dari paradoks pembangunan Indonesia. Ia kaya sumber daya alam (SDA) tetapi miskin secara sosial. Di sinilah pilar penguatan ekonomi nasional dan hilirisasi akan diuji paling keras.
Jika hilirisasi hanya dimaknai sebagai memindahkan bahan mentah ke pabrik yang lebih dekat dengan tambang, Papua Tengah akan tetap menjadi wilayah ekstraksi dengan wajah baru. Namun bila hilirisasi diarahkan pada transfer keterampilan, keterlibatan tenaga kerja lokal, dan penguatan ekonomi komunitas wilayah ini berpeluang menjadi contoh transformasi ekonomi yang berkeadilan.
Tanpa koreksi paradigma pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah hanya akan memperlebar jurang ketimpangan antara statistik nasional yang tampak menjanjikan dan realitas hidup masyarakat lokal yang tetap rapuh.
Baca Juga
Sedang di Papua Pegunungan, hampir seluruh pilar kebijakan bermuara pada satu kata kunci: manusia. Tantangan geografis membuat pembangunan infrastruktur mahal dan lambat; karena itu, investasi terbesar justru harus diarahkan pada pembangunan manusia.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis di wilayah ini bukan sekadar kebijakan sosial melainkan strategi penyelamatan generasi. Pendidikan perlu dirancang fleksibel, berbasis komunitas, dan menghormati struktur sosial lokal agar tidak memutus anak Papua dari akar budayanya. Pembangunan di Papua Pegunungan tidak bisa dipaksakan cepat. Ia membutuhkan kesabaran kebijakan, konsistensi anggaran, serta keberlanjutan program lintas pemerintahan.
Lumbung Pangan atau Ketimpangan Baru
Papua Selatan kerap diposisikan sebagai masa depan swasembada pangan nasional. Namun sejarah pembangunan pangan skala besar di Indonesia memberi pelajaran penting. Tanpa perlindungan masyarakat adat proyek pangan justru menciptakan ketimpangan baru.
Ketahanan pangan nasional tidak boleh dibangun dengan mengorbankan ha ulayat dan menjadikan petani lokal buruh di tanahnya sendiri. Kebijakan pangan di Papua Selatan harus menempatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama: melindungi hak atas tanah, memperkuat kapasitas produksi lokal, dan memastikan distribusi manfaat yang adil. Jika prinsip keadilan diabaikan, Papua Selatan berisiko menjadi lumbung pangan nasional yang miskin secara sosial dan ekologis.
Papua Barat juga memiliki posisi strategis dalam pilar pembangunan berbasis wilayah dan lingkungan. Program Kampung Nelayan Merah Putih relevan, tetapi harus dirancang sebagai penguatan ekonomi pesisir berkelanjutan—bukan sekadar modernisasi alat tangkap.
Hutan dan laut Papua Barat bukan hanya aset daerah, melainkan aset nasional dan global. Cara Indonesia mengelola Papua Barat akan menjadi indikator kredibilitas komitmen lingkungan Indonesia di mata dunia. Wilayah ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan tidak harus saling meniadakan.
Begitu pula Papua Barat Daya yang merupakan beranda atau teras depan diplomasi timur. Sebagai provinsi baru dengan posisi strategis, Papua Barat Daya memegang peran ganda: ekonomi dan geopolitik. Wilayah ini adalah wajah Indonesia di kawasan Pasifik.
Baca Juga
Pilar politik luar negeri bebas aktif akan lebih bermakna bila Papua Barat Daya dibangun sebagai pusat ekonomi maritim, wilayah pariwisata berkelanjutan, dan simpul kerja sama regional Pasifik. Pembangunan di sini bukan hanya urusan domestik, melainkan bagian dari diplomasi Indonesia di kawasan timur. Papua Barat Daya bukan halaman belakang negara, melainkan teras depan Indonesia di Pasifik.
Arah kebijakan strategis pemerintah 2026 menyediakan kerangka besar yang kuat. Namun, Papua raya mengingatkan bahwa keadilan pembangunan tidak lahir dari kebijakan seragam, melainkan dari keberanian membaca perbedaan. Indonesia Emas 2045 tidak akan bermakna bila hanya berkilau di barat dan tengah, sementara timur terus menunggu.
Ketika setiap provinsi Papua diperlakukan sebagai subjek Pembangunan —bukan objek kebijakan— Papua raya tidak lagi menjadi catatan kaki, melainkan bab utama dalam sejarah Indonesia. Membangun tanah Papua dengan adil berarti membangun Indonesia secara utuh.
*) Dr Yosua Noak Douw, S.Sos, M.Si, MA, Doktor lulusan Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua.