Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026, Bakal Beberkan Kondisi Ekonomi Nasional
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Indonesia Economic Outlook yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Tiba di lokasi acara sekitar pukul 14.28 WIB, Prabowo tampak didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi/ BKPM yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani, Kepala BP BUMN yang juga COO Danantara Dony Oskaria, CIO Danantara Pandu Sjahrir, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
Sementara di lokasi acara sudah hadir Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PM Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Menko Kumham Imipas Yusril Irza Mahendra. Hadir juga Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menaker Yassierlie, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Koperasi Ferry Juliantoro, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Baca Juga
COO Danantara Pastikan Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook Besok
Dalam acara ini, Prabowo dan jajaran Kabinet Merah Putih akan menyampaikan kondisi ekonomi nasional. Acara ini dihadiri sekitar 138 undangan yang merupakan para pelaku ekonomi mulai dari asosiasi pengusaha, seperti Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie, Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani, Ketua Umum Hipmi Akbar Himawan Buchari. Hadir juga perwakilan dari lembaga riset, thinktank, ekonom, perwakilan sektor perbankan, BUMN, lembaga internasional, lembaga pemeringkat, aset manajemen, fund manager, sekuritas, serta stakeholder lain dan mitra.
Diberitakan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menteri menjelaskan mengenai kondisi ekonomi nasional dalam Indonesia Economic Outlook yang digelar pada Jumat (13/2/2026). Acara ini digelar untuk merespons perubahan outlook Indonesia oleh Moody’s yang menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif.
"Bapak Presiden tadi meminta agar kita membuat penjelasan yang lebih lengkap dalam bentuk serasehan ekonomi, yaitu 'Indonesia Economic Outlook' yang akan diselenggarakan pada hari Jumat nanti," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Dalam ratas tersebut, Airlangga melaporkan penilaian berbagai lembaga pemeringkat global mengenai kondisi ekonomi Indonesia, termasuk Moody's, Fitch, dan S&P. Seluruh lembaga itu, katanya memberikan penilaian Indonesia masih pada level investment grade. Namun, hanya Moody's yang memberikan penilaian negatif peringkat Indonesia. Menurutnya, penilaian Moody's tersebut perlu direspons dengan menjelaskan mengenai penerimaan negara yang berpotensi meningkat dan rencana-rencana proyek yang akan digarap Danantara.
"Di sana akan diberikan penjelasan mengenai posisi pemerintah terkait juga dengan program-program unggulan dari pemerintah," katanya.
Moody’s Rating sebelumnya mengubah prospek peringkat pemerintah Indonesia, dari stabil ke negatif. Meski begitu, Moody’s tetap mempertahankan premi risiko investasi Baa2.
Dalam laporannya, lembaga pemeringkat Moody’s mengubah prospek Indonesia karena arah kebijakan fiskal yang berubah. Mengingat, basis penerimaan Indonesia yang masih lemah.
Meski berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi perpajakan dan kepabeanan, rekam jejak Indonesia dalam memperluas basis penerimaan masih menimbulkan risiko pelebaran defisit fiskal serta mengindikasikan munculnya kelemahan dalam perencanaan dan komunikasi kebijakan, yang berimplikasi pada kredibilitas kebijakan.
Baca Juga
Tekanan ini diperparah oleh penekanan otoritas pada perluasan program sosial, termasuk program makan bergizi gratis (MBG) dan rumah terjangkau. Hingga saat ini, program-program tersebut dibiayai melalui pemangkasan dan realokasi belanja lintas kementerian, termasuk anggaran pemeliharaan infrastruktur.