Respons Outlook Negatif Moody’s, Prabowo Perintahkan Jajaran Jelaskan di Indonesia Economic Outlook pada Jumat

JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menteri menjelaskan mengenai kondisi ekonomi nasional dalam Indonesia Economic Outlook yang akan digelar pada Jumat (13/2/2026). Acara ini digelar untuk merespons perubahan outlook Indonesia oleh Moody’s yang menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif.

"Bapak Presiden tadi meminta agar kita membuat penjelasan yang lebih lengkap dalam bentuk sarasehan ekonomi, yaitu 'Indonesia Economic Outlook' yang akan diselenggarakan pada hari Jumat nanti," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Baca Juga

Meski Outlook Moody’s Negatif, Wamenkeu: Rasio Utang Aman di Level 40% PDB

Dalam ratas tersebut, Airlangga melaporkan penilaian berbagai lembaga pemeringkat global mengenai kondisi ekonomi Indonesia, termasuk Moody's, Fitch, dan S&P. Dari berbagai lembaga pemeringkat itu, hanya Moody's yang memberikan penilaian negatif peringkat Indonesia. Menurutnya, penilaian Moody's tersebut perlu direspons dengan menjelaskan mengenai penerimaan negara yang berpotensi meningkat dan rencana-rencana proyek yang akan digarap Danantara.

"Di sana akan diberikan penjelasan mengenai posisi pemerintah terkait juga dengan program-program unggulan dari pemerintah," katanya.

Diberitakan, Moody’s Rating mengubah prospek peringkat pemerintah Indonesia, dari stable ke negative. Meski begitu, Moody’s tetap mempertahankan premi risiko investasi Baa2.

Dalam laporannya, lembaga pemeringkat Moody’s mengubah prospek Indonesia karena arah kebijakan fiskal yang berubah. Mengingat, basis penerimaan Indonesia yang masih lemah.

Baca Juga

Purbaya Optimistis Ekonomi Indonesia Menuju 6% Tahun Ini, Sebut Moody’s 'Offside'

Meski berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi perpajakan dan kepabeanan, rekam jejak Indonesia dalam memperluas basis penerimaan masih menimbulkan risiko pelebaran defisit fiskal serta mengindikasikan munculnya kelemahan dalam perencanaan dan komunikasi kebijakan, yang berimplikasi pada kredibilitas kebijakan.

Tekanan ini diperparah oleh penekanan otoritas pada perluasan program sosial, termasuk program makan bergizi gratis (MBG) dan rumah terjangkau. Hingga saat ini, program-program tersebut dibiayai melalui pemangkasan dan realokasi belanja lintas kementerian, termasuk anggaran pemeliharaan infrastruktur.