Rektor Universitas Paramadina Soroti Praktik Diskriminatif dan Distorsi Fungsi PTN di Indonesia

JAKARTA, investortrust.id -- Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia yang dinilai semakin diskriminatif. Menurut Didik, terjadi distorsi fungsi yang mengkhawatirkan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Alih-alih menjadi produsen ilmu pengetahuan (research university), PTN justru bertransformasi menjadi teaching university yang menyerap mahasiswa dalam jumlah fantastis.

"PTN dengan model PTNBH mengalami transformasi menyimpang dari orientasi kualitas menuju ranking global menjadi industri kursus kuliah massal," kata Didik dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

Ia mencontohkan, penerimaan mahasiswa baru di UNESA bisa mencapai 26 ribu setahun. Total penerimaan mahasiswa baru di Universitas Brawijaya dan Universitas Gadjah Mada (UGM) mencapai belasan ribu tiap tahunnya.

"Fenomena ini baru setelah PTN dan PTNBH harus mencari pendapatan sendiri dan mengerahkan tenaga menerima mahasiswa baru dalam jumlah sangat fantastis," ujarnya.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan kampus top dunia. Harvard hanya menampung 23 ribu mahasiswa, Oxford dalam kisaran serupa, dan NUS Singapura hanya 35 ribu mahasiswa. Sementara di Indonesia, satu PTN bisa mengelola 60 ribu hingga 80 ribu mahasiswa demi mengeruk pendapatan (income) untuk menutupi biaya operasional.

"Jadi jangan berharap Indonesia tampil dalam rangking dunia dengan cara mengerahkan tenaganya menjadi teaching university dan meninggalkan modal research university," tegasnya.

Selain itu, Didik juga menyoroti tertinggalnya daya saing global kampus Indonesia dari negara tetangga. Data QS Ranking menunjukkan University of Malaya (Malaysia) berada di peringkat 58, sementara NUS dan NTU (Singapura) masing-masing bertengger di peringkat 8 dan 12 dunia. Tidak ada satu pun kampus Indonesia yang berhasil menembus peringkat 100 besar dunia.

"Jadi kita tertinggal karena kampus-kampus negeri yang berada di depan hanya sibuk merup mahasiswa baru sebanyak-banyaknya untuk menaikkan income dalam rangka memenuhi biaya operasional kampus," ucapnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut membunuh pelan-pelan PTN utama karena diberi beban menutup biaya operasional sendiri. Di sisi lain, dana pendidikan 20 persen 'dicabik-cabik' untuk kegiatan di luar pendidikan.

"Kebijakan ini sudah salah arah karena akan menggerus mutu akademik dan melemahkan peran strategis PTN dan tertinggal jauh dari kampus-kampus negara tetangga Malaysia dan Singapura," ungkapnya.

Baca Juga

Bertemu 1.200 Rektor dan Guru Besar, Prabowo Tambah Anggaran Riset Perguruan Tinggi Rp 4 Triliun

Selain masalah internal PTN, Didik menyoroti persaingan tidak sehat antara PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Saat ini, 125 PTN menampung 3,9 juta mahasiswa, sementara 3.000 PTS harus berbagi 4,5 juta mahasiswa. Dengan rata-rata jumlah mahasiswa PTN mencapai 31.000 berbanding 1.600 di PTS, kampus swasta kini berada di ambang kolaps.

"Negara secara tidak langsung melemahkan kampus masyarakat sipil (Muhammadiyah, NU, yayasan pendidikan) yang justru menyerap mayoritas mahasiswa nasional. Peranan masyarakat yang sudah lama berjalan geringgirkan dengan kebijakan bersaing bebas seperti ini," tegasnya.

Kemudian, Didik memandang dominasi beban mengajar dosen dan birokrasi struktural membuat budaya riset di Indonesia stagnan. Riset kini dianggap hanya sebagai kewajiban administratif, sehingga kontribusi terhadap inovasi nasional sangat rendah.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Didik menawarkan lima rekomendasi kebijakan strategis. Pertama, ia mendorong adanya penetakan batasan jumlah mahasiswa S1 di PTN flagship untuk menjaga mutu. Kedua, dirinya mendesak mengalihkan fokus PTN ke program pascasarjana (S2/S3) berbasis riset dan kolaborasi internasional.

Ketiga, terkait penguatan PTS, ia mengusulkan pemberian insentif fiskal dan skema matching fund bagi PTS berkualitas agar menjadi tulang punggung angka partisipasi nasional. Keempat, Didik mendorong reformasi insentif dosen.

"Memprioritaskan publikasi bereputasi dan paten daripada jabatan struktural," ucapnya.

Terakhir, klaster riset nasional. Menurutnya riset perlu difokuskan pada bidang strategis seperti energi, pangan, dan digital.