Mensos Ungkap Mayoritas Siswa Sekolah Rakyat Anak Buruh hingga Kuli Bangunan

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, mengungkap tindaklanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan program prioritas, yakni Sekolah Rakyat. Ia menegaskan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai salah satu upaya untuk memotong mata rantai kemiskinan.

Menurut Saifullah, siswa yang diserap Sekolah Rakyat mayoritas berasal dari kondisi keluarga yang cukup rentan. Ia membeberkan, 60% orang tua dari siswa Sekolah Rakyat bekerja sebagai buruh harian, kuli bangunan, nelayan, bahkan pemulung.

"Mereka yang bisa digolongkan sebagai the invisible people, seringkali kita tidak melihat dan merasakan penderitaan mereka. Untuk itu, kami berusaha menerjemahkan penyelenggaraan sekolah rakyat dengan melakukan penjangkauan kepada mereka dari keluarga paling tidak mampu," katanya saat momen peresmian 166 Sekolah Rakyat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Saifullah Yusuf alias Gus Ipul membeberkan, orang tua para siswa Sekolah Rakyat umumnya berpenghasilan tidak tetap. Ia memperkirakan sekitar 67% di antaranya berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan dan 65% memiliki tanggungan keluarga di atas 4 orang.

Di hadapan Prabowo, Gus Ipul mengungkap temuan lain, yakni sebanyak 454 siswa Sekolah Rakyat berasal dari mereka yang tidak atau belum pernah mengeyam bangku pendidikan. Kemudian 298 siswa Sekolah Rakyat sebelumnya mengalami putus sekolah atau tidak lulus sekolah.

"Kami juga menemukan kenyataan yang lebih sunyi, banyak anak berasal dari keluarga dengan orang tua tunggal dan bahkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga," ungkapnya.

Baca Juga

Prabowo Targetkan Bangun 500 Sekolah Rakyat untuk 500.000 Murid hingga 2029

Mensos menjelaskan, calon siswa yang akan diterima di Sekolah Rakyat harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kepala daerah setempat. Setiap kepala daerah nantinya akan mendapatkan rekomendasi berdasarkan data akurat dari pendamping sosial, Dinas Sosial, maupun Badan Pusat Statistik (BPS).

Melalui mekanisme ini, Gus Ipul meyakini hal tersebut dapat mencegah adanya praktik curat seperti titip menitip maupun sogok menyogok.

"Jadi, menteri sosial tidak bisa titip, menteri sosial tidak bisa menitipkan siapa pun yang bisa sekolah di sekolah rakyat. Arahan presiden cukup jelas, tidak boleh ada sogok-menyogok, tidak boleh ada suap-menyuap untuk bisa sekolah di Sekolah Rakyat," jelasnya.

Baca Juga

Momen Prabowo Nyanyikan 'Selamat Ulang Tahun' untuk Siswa Sekolah Rakyat

Diketahui Sekolah rakyat rintisan telah dibuka di 166 lokasi secara bertahap sejak Juli hingga September. Lokasi tersebut tersebar di Sumatera sebanyak 35 titik, Jawa 70 titik, Bali dan Nusa Tenggara 7 titik, Kalimantan 13 titik, Sulawesi 28 titik, Maluku 7 titik, dan Papua 6 titik.

Sebanyak 15.945 siswa telah mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat selama satu semester pada Semester Gasal Tahun Ajaran 2025/2026. Ke depan, jumlah sekolah rakyat ditargetkan terus bertambah hingga mencapai 500 sekolah dengan kapasitas masing-masing hingga 1.000 siswa.

Pada tahap awal, sekolah rakyat rintisan juga menyerap 7.107 tenaga kerja yang terdiri dari 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Jumlah ini diproyeksikan terus meningkat seiring pembangunan sekolah rakyat permanen yang telah dimulai sejak 2025 di 104 titik lokasi di berbagai wilayah Indonesia.