Program MBG Diapresiasi Presiden Brasil, Jangkau 55 Juta Penerima

BOGOR, investortrust.id — Presiden Prabowo Subianto menyatakan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah Indonesia mendapat apresiasi dari Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat pada agenda retret Kabinet Merah Putih ke-2 di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa (6/1/2026).

“Contoh Brasil, Presiden Brasil menyampaikan kepada saya, mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat. Kita satu tahun mencapai 55 juta penerima manfaat,” kata Prabowo, dipantau melalui kanal youtube Sekretariat Presiden.

Program MBG, lanjut Prabowo, mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025. Hingga 6 Januari 2026, program tersebut telah menjangkau 55 juta penerima manfaat, yang terdiri dari anak-anak sekolah serta ibu hamil.

Prabowo turut menjelaskan, program MBG diluncurkan dengan pertimbangan kondisi gizi anak di Indonesia. Ia menyebut sekitar 20% anak Indonesia mengalami kekurangan gizi, bahkan di beberapa daerah angkanya mencapai lebih dari 30%. “Puluhan juta anak-anak Indonesia berangkat sekolah tanpa makan pagi,” ujar Prabowo.

Dia menambahkan, program MBG merupakan bagian dari strategi transformasi bangsa yang ditawarkan kepada rakyat sejak masa kampanye Pilpres 2024, dengan tujuan memperkuat kemandirian nasional, khususnya di bidang pangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Prabowo juga mengakui bahwa dalam pelaksanaan program berskala besar seperti MBG masih terdapat kekurangan dan penyimpangan. Namun, ia menyebut secara umum program tersebut berjalan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi.

“Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan dan penyimpangan. Tapi kalau kita pelajari secara objektif statistik, boleh dikatakan kita 99,99% berhasil,” kata Prabowo.

Presiden menegaskan, pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan perbaikan agar program MBG dapat berjalan lebih baik ke depan.

Kepala Negara menilai program tersebut merupakan bentuk intervensi negara untuk mengatasi persoalan gizi, kelaparan, dan kemiskinan. “Perut yang lapar tidak bisa tunggu,” tutur Prabowo, mengutip pernyataan Presiden pertama RI, Soekarno.

Retret Kabinet Merah Putih ke-2 di Hambalang digelar sebagai agenda evaluasi kinerja pemerintahan tahun 2025 sekaligus penetapan langkah dan sasaran kerja pemerintah sepanjang tahun 2026.

Baca Juga

Ada MBG, Pemerintah Naikkan Cadangan Beras jadi 4 Juta Ton, Jagung 1 Juta Ton di 2026

Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengungkapkan, retret kali ini diikuti seluruh jajaran Kabinet Merah Putih sekaligus kelanjutan retret pertama yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 24 hingga 27 Oktober 2024 lalu.

“Pada hari ini, Selasa 6 Januari 2026, bapak presiden mengundang seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengikuti pengarahan dari beliau yang diberi judul retret,” kata Prasetyo kepada wartawan di kediaman Presiden Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa (6/1/2026).

Prasetyo menjelaskan, fokus utama retret adalah evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program dan kinerja pemerintah selama satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Adapun, salah satu bahasan utama adalah swasembada pangan. Prasetyo menyebut pemerintah mencatat capaian tidak melakukan impor beras sepanjang 2025. “Untuk pertama kalinya kita tidak mengimpor beras pada 2025 dan kita berharap hal ini bisa dipertahankan di 2026,” ucap dia.

Retret juga membahas swasembada energi. Menurut Prasetyo, target lifting migas yang ditetapkan dalam APBN 2025 telah terlampaui. “Target lifting yang ditetapkan di APBN 2025 berhasil terlewati, tetapi kita merasa perlu melakukan percepatan-percepatan untuk mewujudkan swasembada energi,” tutur dia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut dievaluasi dalam retret ini. Prasetyo menyampaikan, program tersebut telah menjangkau 55 juta penerima manfaat dari target 82,9 juta orang. “Kita berharap pada 2026 target itu dapat terpenuhi,” kata Prasetyo.

Baca Juga

Ombudsman: Risiko Korupsi Program MBG Kecil, Tapi Pengawasan Perlu Diperkuat