Bantuan Pemerintah untuk Korban Bencana Sumatra: Hunian Tetap hingga Uang Rp5 Juta

JAKARTA, investortrust.id — Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo mengungkap, pemerintah siap menyalurkan sejumlah bantuan sebagai bentuk penanganan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia mengatakan, bantuan tersebut meliputi pembangunan hunian bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat bencana.

Agus menyebut, pemerintah juga akan memberikan uang tunai sebesar Rp3 juta per keluarga untuk kebutuhan membeli perabotan rumah.

Bahkan, pemerintah juga akan memberikan bantuan tunai bagi masyarakat terdampak untuk membeli tambahan lauk pauk selama tinggal di hunian sementara.

"Bantuan tersebut (membeli lauk pauk) diberikan sebesar Rp450 ribu per orang per bulan yang diberikan selama tiga bulan," kata dia dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Selain itu, ia memastikan pemerintah juga akan memberikan bantuan tunai senilai Rp5 juta per keluarga. Bantuan tunai ini disebut oleh Agus sebagai dukungan pemberdayaan dalam rangka pemulihan ekonomi wilayah terdampak bencana.

Ketua Umum Partai Prima itu juga menyampaikan, sejauh ini pemerintah telah menyalurkan sebesar Rp100 miliar lebih total nilai bantuan penanganan tanggap darurat bencana Sumatra.

Baca Juga

Panitia Natal Nasional 2025 Salurkan Bantuan Bencana Alam Rp 2,8 Miliar dan 7.220 Paket Sembako

"Total nilai bantuan penanganan tanggap darurat bencana Sumatra yang sudah tersalur sebanyak Rp100.484.346.880 berupa lauk pauk, family kit, kidsware, dan kebutuhan bahan makanan untuk 42 dapur umum," jelasnya.

Ia merinci total bantuan tersebut tersalur sebanyak Rp43.606.958.300 untuk Provinsi Aceh, kemudian untuk Sumatra Barat senilai Rp19.418.596.580. Sedangkan untuk Sumatra Utara, telah tersalur total bantan sebanyak Rp37.458.792.000.

Bantuan Pengurusan Dokumen Kependudukan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, pada kesempatan yang sama memastikan pemerintah juga akan memberikan dukungan berupa layanan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra. Ia menyebut Kemendagri sudah membentuk sembilan tim yang bergerak untuk mengurusi bantuan tersebut.

"Kita mendata Dukcapil yang ada di semua kabupaten/ kota yang terdampak 52, itu hanya tiga Dukcapil yang betul-betul tidak berjalan, yaitu aitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa. Kalau daerah lain, di Tapanuli, Sumatera Utara juga bagus. Kalau di Sumatera Barat alhamdulillah tidak ada peralatan yang rusak," ungkapnya.

Menurut Tito, sampai saat ini sudah diproduksi sebanyak 63.230 dokumen kependudukan masyarakat terdampak bencana Sumatra. Ia memastikan, proses pengurusan kembali dokumen-dokumen tersebut dilakukan tanpa berbayar.

"Mulai dari Kartu Keluarga, KTP elektronik, ada juga akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain yang diperlukan di dalam data itu. Kami akan terus bekerja, artinya membantu masyarakat yang kehilangan dokumen, supaya mereka punya data-data dokumen mereka dan sekali lagi tidak dipungut bayaran," ungkap Tito.