Bertambah 9 Jiwa, Korban Meninggal Akibat Bencana Sumatra Jadi 1.068 Orang
JAKARTA, investortrust.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan informasi terbaru mengenai bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). BNPB mencatat, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana Sumatra menjadi 1.068 jiwa per Kamis (18/12/2025). Jumlah itu bertambah sembilan jiwa dibanding hari sebelumnya sebanyak 1.059 jiwa.
"Simpati dan duka yang mendalam kepada keluarga korban innalillahi wa innailaihi rojiun, sehingga penambahan ini mengubah jumlah total korban jiwa meninggal dunia dari 1.059 jiwa kemarin 17 desember, hari ini menjadi 1.068 jiwa," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers, Kamis (18/12/2025).
Baca Juga
6 Jasad Ditemukan, Korban Meninggal Bencana Sumatra Bertambah Jadi 1.059 Jiwa
Abdul Muhari membeberkan, tambahan sembilan korban meninggal dunia itu terdiri dari tiga korban di Aceh Utara, dua korban di Aceh Timur, serta masing-masing satu korban di Tapanuli Selatan, Langkat, Agam, dan Padang Pariaman.
Dalam data yang ditampilkan BNPB, jumlah korban meninggal dunia terbanyak berada di Aceh dengan 456 jiwa. Sementara itu, korban meninggal dunia di Sumut sebanyak 366 orang, dan Sumbar sebanyak 246 orang.
Sementara itu, hingga saat ini terdapat 190 nama yang masih hilang. Abdul Muhari juga menyampaikan, saat ini, masih terdapat 537.185 orang yang mengungsi akibat bencana Sumatra. Angka itu terdiri dari 605.946 pengungsi di Aceh, 21.161 pengungsi di Sumut, dan 9.078 pengungsi di Sumbar.
Selain itu, Abdul Muhari mengatakan, terdapat 27 kabupaten/ kota di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang masih menetapkan status tanggap darurat. Jumlah itu bertambah lantaran adanya daerah yang memperpanjang status tanggap darurat.
Baca Juga
Presiden Kucurkan Dana Bantuan Rp 268 M untuk Bencana Sumatra
Namun, Abdul Muhari mengatakan, status tanggap darurat fase kedua ini tidak hanya diarahkan kepada aspek-aspek pencarian pertolongan, distribusi logistik, pembukaan akses jalan, komunikasi, dan energi. Seperti arahan Presiden Prabowo Subianto, status tanggap darurat ini difokuskan pada upaya pemulihan.
"Di mana target utama kita adalah secepat mungkin bisa memulai pembangunan hunian sementara dan juga hunian tetap di beberapa lokasi," katanya.