Menhub Perintahkan Perhubungan Laut Siaga 24 Jam Hadapi Cuaca Ekstrem Jelang Nataru

JAKARTA, Investortrust.id - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan seluruh unit pelaksana di lapangan harus bersiaga penuh selama 24 jam tanpa kompromi dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem di laut pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Peringatan ini disampaikan pada pembukaan Rapat Kerja Ditjen Perhubungan Laut dan Rapat Koordinasi Angkutan Laut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Jakarta, Minggu (7/12/2025). Menhub Dudy mengingatkan bahwa gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan dengan intensitas tinggi sangat mungkin terjadi dan dapat mengganggu keselamatan pelayaran. “Karena itu, saya menegaskan seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut dan seluruh unit pelaksana di lapangan harus siaga 24 jam, tanpa kompromi,” ujarnya dilansir laman resmi Kemenhub.

Berdasarkan survei Potensi Pergerakan Orang pada periode tersebut, diperkirakan sebanyak 2,62 juta penumpang akan menggunakan moda transportasi laut. Menhub menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas mutlak.

“Keselamatan bukan hanya prioritas, keselamatan adalah harga mati, keselamatan yang terbaik adalah keselamatan yang bahkan tidak disadari karena tidak ada insiden yang terjadi,” tegasnya. Ia kembali mengingatkan dua insiden besar yang terjadi beberapa waktu lalu, yaitu tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali dan kebakaran KM Barcelona VA di perairan Talise, Sulawesi Utara. Menurutnya, peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa keselamatan tidak dapat ditawar.

Baca Juga

Kemenhub Prediksi Arus Pergerakan Libur Nataru 2025/2026 Capai 119,5 Juta Orang

Pada Rapat Koordinasi tersebut, Menhub meminta seluruh jajaran untuk melakukan evaluasi menyeluruh, mengidentifikasi tantangan nyata di lapangan, dan merumuskan langkah-langkah inovatif yang berdampak nyata bagi masyarakat. Ia juga memberikan sejumlah instruksi, termasuk memperketat pemeriksaan kelaiklautan kapal atau ramp check, memperkuat pengawasan terhadap kelebihan muatan, mengoptimalkan kesiapsiagaan SAR dan keamanan pelayaran, serta memastikan koordinasi dengan BMKG dan instansi lain dilakukan secara real-time.

“Kapal yang tidak memenuhi standar tidak boleh diberikan izin berlayar. Informasi cuaca ekstrem harus tersampaikan cepat dan jelas,” tambahnya.

Menhub juga mengapresiasi jajaran Ditjen Perhubungan Laut atas upaya transformasi digital yang telah berjalan. Melalui platform MaritimHub, Ditjen Perhubungan Laut telah mengembangkan layanan cepat dan terpadu lintas direktorat, mulai dari persetujuan kerja keruk di pelabuhan, pemberian tanda UN-Mark dan pengelolaan barang berbahaya, sertifikasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), registrasi fasilitas Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP), hingga pengujian pertama oleh Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP).

Dudy menekankan bahwa digitalisasi bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk menciptakan layanan publik yang lebih efektif, transparan, dan dapat dipercaya. Menurutnya, keselamatan tetap menjadi fondasi sektor kemaritiman, sementara pelayanan adalah wajah dari Kementerian Perhubungan.

Tahun ini juga menjadi fase penting bagi Ditjen Perhubungan Laut, yang mulai mengambil alih tugas dan fungsi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) dari Ditjen Perhubungan Darat. Menhub menyebut transisi ini bukan sekadar penyesuaian administratif, tetapi langkah strategis untuk memperkuat peran Perhubungan Laut dalam menjaga konektivitas nasional antarpulau. Ia berharap seluruh jajaran mampu menjalankan transisi ini dengan penuh tanggung jawab dan responsif terhadap dinamika di lapangan.