Abrasi dan Rob, Ancaman Nyata Ketahanan Pangan di Pantura Jawa
Poin Penting
| ● | Studi ungkap abrasi dan rob di Pantura makin parah, terutama Semarang–Demak, Indramayu, dan Tangerang. |
| ● | Alwin dorong solusi hybrid: struktur keras, restorasi mangrove, dan tata ruang berbasis ekosistem. |
| ● | Pemerintah diminta gunakan data ilmiah dan kebijakan lintas sektor untuk lindungi pesisir dan ketahanan pangan. |
JAKARTA, investortrust.id — Pengamat tata kota yang juga Founder & Professional Consultant PT Kujang Simultan Pradana (dokterkota.id) Alwin Khafidhoh membuat studi literatur soal pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa menunjukkan laju abrasi dan banjir rob yang terus meningkat dalam satu dekade terakhir.
Ia menyebut abrasi signifikan terjadi di tiga koridor utama, yakni Semarang–Demak, Eretan Indramayu, serta Jakarta–Tangerang.
“Analisis berbasis citra satelit dan pemodelan hidrodinamika mendapati bahwa wilayah Sayung, Demak, telah kehilangan lebih dari 260–285 hektare lahan sejak 2005 hingga 2022,” kata Alwin saat dihubungi investortrust.id, Jumat (5/12/2025). Dia menambahkan, kerusakan ekosistem mangrove di kawasan tersebut mempercepat kemunduran garis pantai hingga ratusan meter.
Menurut Alwin, pesisir barat Pantura seperti Tangerang dan Pantai Indah Kapuk juga mengalami abrasi yang meluas. “Ada kehilangan daratan mencapai 71 hektare di Desa Kohod, terutama akibat reklamasi dan perubahan distribusi sedimen,” paparnya.
Studi literatur yang dikompilasi Alwin menunjukkan laju abrasi berbeda di tiap wilayah. Mulai dari Semarang–Demak: 5–20 meter per tahun, dengan titik kritis atau “hotspot” melebihi 25 meter per tahun. Eretan Kulon (Indramayu): 2–10 meter per tahun, dan Jakarta–Tangerang: 0,5–7 meter per tahun.
“Penurunan tanah antara 5–15 centimeter per tahun menjadi faktor kunci yang membuat abrasi semakin cepat,” jelas Alwin.
Ia menerangkan, abrasi di Pantura tidak sepenuhnya bersifat permanen, tetapi tingkat kerusakan saat ini menuntut intervensi serius.
Alwin menilai Pantura berada dalam fase kritis. Jika tidak ditangani, katanya, dalam 20–50 tahun ke depan sejumlah kawasan pesisir diperkirakan akan kehilangan daratan dalam skala besar.
“Banyak desa di Demak–Semarang sudah tenggelam. Tren ini berpotensi meluas ke wilayah lain seperti Indramayu dan pesisir Tangerang,” ungkap Alwin . Ia menyebutkan beberapa dampak abrasi atau banjir rob berupa migrasi penduduk pesisir, kerusakan tambak, hingga intrusi air laut yang memengaruhi pasokan air bersih.
Baca Juga
Pemerhati Maritim Soroti Arah Proyek Giant Sea Wall Pantura dan Skema Pendanaannya
Berdasarkan peta kerentanan pesisir, Alwin pun mengungkap beberapa area yang harus menjadi prioritas. Pertama, Kecamatan Sayung di Kabupaten Demak, termasuk Desa Bedono, Timbulsloko, Sriwulan, dan Surodadi. Kedua, Pesisir utara Semarang. Selanjutnya, Pesisir Indramayu, serta Pesisir Tangerang hingga Teluk Jakarta.
“Area-area tersebut mengalami kombinasi abrasi cepat, penurunan muka tanah, serta hilangnya mangrove,” beber Alwin.
Terkait proyek penanggulangan abrasi, Alwin menggarisbawahi pentingnya pendekatan satu kesatuan ekosistem.
“Proyek pesisir harus dilihat sebagai sistem darat–laut. Jangan sampai menyelesaikan satu masalah tetapi menimbulkan persoalan baru,” tegas dia.
Bahkan, dia mencontohkan dampak reklamasi dan proyek tanggul laut di Jakarta yaitu National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang memengaruhi akses nelayan.
"Pembangunan tanggul laut jangan sampai membuat nelayan kehilangan akses terhadap jalur pelayaran atau bahkan menyebabkan kerusakan ekosistem sehingga nelayan harus berlayar lebih jauh untuk mencari ikan. Jadi, masyarakat pesisir juga bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem pesisir," tekan Alwin.
Sekadar pengingat, wilayah Demak disebut sebagai lumbung padi nasional karena bisa menghasilkan panen setidaknya 5,67 sampai 6 ton per hektare gabah kering giling (GKG).
Bupati Demak, Esti’anah menegaskan kesiapan Demak mendukung Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional dalam Musrenbangwil Eks Karesidenan Semarang di Salatiga, Senin (21/4/2025) lalu.
“Dengan 59% wilayah berupa lahan pertanian, Demak punya peran strategis menopang ketahanan pangan Jateng,” kata Esti’anah dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (5/12/2025).
Demak tercatat sebagai penghasil padi terbesar keempat di Jateng, namun produksi menurun akibat perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta banjir dan rob. Tahun lalu, kata Esti’anah, banjir merendam 9.000 hektare sawah di 11 kecamatan dan rob semakin meluas di wilayah pesisir.
Baca Juga
Upaya Penanganan Ancaman Abrasi dan Rob
Dalam penanganan abrasi dan banjir rob jangka panjang, kata Alwin, tidak ada satu solusi tunggal yang mampu menjawab kompleksitas masalah Pantura.
“Secara ilmiah, yang paling efektif adalah pendekatan hybrid, menggabungkan struktur keras di kawasan prioritas dengan solusi berbasis alam seperti restorasi mangrove dan manajemen sedimen,” ujarnya.
Ia memaparkan, keberhasilan program Building with Nature (BwN) di Demak yang mampu mengembalikan lebih dari 100 hektare lahan melalui pemecah gelombang permeabel dan rehabilitasi mangrove.
"Pendekatan ini tidak hanya meredam energi gelombang, tetapi juga memulihkan ekosistem pesisir dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap banjir rob," kata Alwin.
Lebih jauh, Alwin menyebut proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) dapat menjadi proteksi darurat untuk wilayah industri padat, namun tidak dapat berdiri sendiri. “Tanpa pengendalian ekstraksi air tanah dan pemulihan ekosistem, efektivitas tanggul laut akan terbatas,” ujarnya.
Bahkan, Alwin menyebutkan, megaproyek ini harus benar-benar dibarengi oleh solusi berbasis alam (nature-based solution) untuk menjaga stabilitas jangka panjang, kebijakan tata ruang dan sumber daya air yang konsisten, serta pembangunan dengan bahan material yang kokoh untuk melindungi aset vital.
"Jadi, Giant Sea Wall bisa menjadi bagian dari solusi, tetapi bukan satu-satunya jawaban. Tanpa menghentikan penurunan tanah dan memulihkan ekosistem pesisir, tanggul sebesar apa pun pada akhirnya akan kalah oleh proses alam," jelasnya.
Terakhir, Alwin mengingatkan pemerintah bahwa krisis pesisir harus dipandang sebagai persoalan sistemik karena ini bukan sekadar urusan teknis proteksi pantai.
“Kebijakan pesisir harus berbasis data ilmiah, lintas sektor, dan berpihak pada masyarakat pesisir sebagai pihak paling terdampak,” tuturnya.
Ia menegaskan, perlindungan pesisir berarti menjaga ketahanan pangan, sosial-ekonomi, dan ekologis Indonesia di masa mendatang.
"Pesisir adalah Social-Ecological System (SES), sehingga solusi harus menggabungkan dimensi ekologi, sosial, ekonomi, dan tata ruang secara terintegrasi. Ini saatnya bergeser dari pendekatan reaktif menjadi adaptasi jangka panjang yang berkelanjutan—melindungi pesisir berarti melindungi masa depan Indonesia," pungkas Alwin.