DPR Soroti Konflik Agraria dan Ketimpangan Infrastruktur di Daerah Terpencil
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan, DPR akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait konflik agraria dan ketimpangan pembangunan di wilayah terpencil. Ia menyebut, pelestarian hutan dan pembangunan harus berjalan seimbang tanpa mengorbankan masyarakat yang telah lama tinggal di kawasan tersebut.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Rabu (12/11/2025), DPR menerima perwakilan masyarakat Pulau Bunaken, Manado Tua, Suku Anak Dalam (SAD), serta petani Batang Hari, Muaro Jambi, dan warga Pinogu, Gorontalo. Pertemuan ini menyoroti persoalan agraria dan infrastruktur dasar yang dinilai belum berpihak pada masyarakat lokal.
Di Jambi, konflik antara Suku Anak Dalam dan petani dengan PT Berkat Sawit Utama (BSU) telah berlangsung sejak izin HGU tahun 1986 diterbitkan. Masyarakat mengklaim sekitar 3.550 hektare tanah adat mereka digusur tanpa proses yang clean and clear, memicu kehilangan mata pencaharian dan identitas sosial.
Sebagian kecil warga telah menerima kompensasi lahan 770 hektare berdasarkan SK Gubernur Jambi 2022, namun 10 kelompok masyarakat lainnya dilaporkan belum mendapat penyelesaian. Mereka menolak perpanjangan HGU perusahaan hingga seluruh konflik lahan diselesaikan secara adil.
Baca Juga
Reforma Agraria Belum Mulus, Ini 4 PR Besar Kementerian ATR/BPN
Sementara itu, perwakilan Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, menyoroti keterisolasian akibat jalan rusak yang melintasi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW). Dari lima desa di Pinogu, empat di antaranya berada di dalam kawasan taman nasional, sehingga akses pendidikan, kesehatan, dan distribusi hasil pertanian sangat terbatas.
Warga Pinogu meminta pemerintah dan DPR memperjuangkan pembangunan jalan strategis Pinogu–Suwawa Timur agar masuk prioritas APBN 2026, serta mengeluarkan empat desa dari zona konservasi. Mereka juga mendorong pembangunan irigasi dan sekolah kejuruan kehutanan untuk mendukung ekonomi lokal berbasis pertanian berkelanjutan.
Di akhir sidang, Ahmad Heryawan menegaskan, DPR berkomitmen mempercepat reforma agraria dan pemerataan pembangunan di wilayah terpencil. “Keadilan agraria dan pemerataan infrastruktur bukan sekadar wacana, tapi komitmen nyata agar pembangunan tidak hanya dinikmati oleh mereka yang di kota,” pungkasnya.