Mendes PDT Yandri Susanto Lapor ke DPR Soal Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan, 25 Juta Orang Terjebak Kemiskinan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria menghadiri Rapat sekaligus Mendengarkan Masukan para Petani Terkait Strategi Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Ruang Rapat Komisi XIII Gedung Nusantara II, Rabu (24/9/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Jajaran Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasco Ahmad bersama Saan Mustopa dan Cucun Ahmad menerima aspirasi dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) beserta perwakilan dari kelompok petani dan nelayan dari sejumlah daerah guna mencari strategi percepatan pelaksanaan reforma agraria.
Dalam kesempatan itu, Mendes Yandri memaparkan jika ada 3.000 desa masuk ke dalam kawasan hutan, meski penduduk desa itu memiliki KTP dan ikut pemilihan umum. Dia pun mencontohkan Desa Sukawangi yang 100% wilayahnya masuk kawasan hutan. Akibatnya, masyarakat tak bisa menggarap lahan di sana.
Selain itu, ada 16.000 desa yang berhimpitan dengan hutan. Akibatnya, desa-desa tersebut menjadi daerah tertinggal.
"Kenapa? Listrik nggak bisa masuk. Karena PLN nggak berani masuk, karena itu kawasan hutan. Ada di Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan, sampai hari ini nggak punya jalan Pak, dua desa. Kenapa? Dari jalan raya menuju desa itu, ini kawasan hutan, tidak boleh dibangun. APBD nggak berani masuk. APBN juga nggak berani masuk," ujarnya.
Untuk itu, perlu ada penyelesaian secara komprehensif mengenai persoalan tersebut. Dia mengatakan desa-desa itu perlu dikeluarkan dari kawasan hutan.
"Jadi hampir 25 juta orang yang tersasar akibat masuk dalam kawasan hutan ini. Dan rata-rata mereka miskin, karena tidak punya infrastruktur dasar, pendidikan dasar, dan lain-lain," tekan Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.
Mendes Yandri juga mencontohkan dua desa di Kecamatan Sukamakmur dilelang oleh bank, yakni Desa Sukamulya dan Sukaharja. Kedua desa itu telah berdiri sejak 1930. Namun pada 1980, tanah desa itu dijadikan agunan oleh perusahaan kepada bank yang berujung kredit macet.
Dia pun meminta DPR turun tangan menangani masalah tersebut. Kedua desa itu tidak boleh dibiarkan dilelang.
"Tidak boleh di negeri ini, yang 80 tahun Indonesia merdeka, ada desa yang dilelang Pak, sekali lagi mereka ikut pemilu, ada KTP-nya dan ada dana desanya. Jadi dari Rp680 triliun, 10 tahun dana desa itu, mereka juga dapat kucuran," kata Menteri Kelahiran Bengkulu Selatan ini.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan bahwa permasalahan agraria saat ini kerap melibatkan lintas sektoral, karena bukan hanya terkait Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN, melainkan juga Kementerian Pariwisata hingga Kementerian BUMN.
Baca Juga
Pemerintah Ingin Pengentasan Kemiskinan Desil V Dipercepat, Kopdes Merah Putih Jadi Ujung Tombak
Realita saat ini adalah para petani dan nelayan mampu berdaulat dengan menciptakan lumbung pangan, tetapi tanahnya tidak kunjung diakui. Bahkan, ada juga petani dan nelayan yang kehilangan tanahnya maupun aksesnya ke laut.
"Presiden dan DPR RI harus menjalankan reforma agraria sejati sekarang juga," kata Dewi.
Sementara itu, DPR mendorong pemerintah segera merapikan tata ruang wilayah di Indonesia. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengatakan DPR juga akan membentuk panitia khusus (pansus) penyelesaian konflik agraria.
"Dari hasil pertemuan, yang pertama DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI," kata Dasco saat membacakan kesimpulan pertemuan tersebut.
Selain itu, DPR mendorong pemerintah membentuk Badan Pelaksana Rerformasi Agraria. DPR juga akan mengesahkan pembentukan pansus pada penutupan rapat paripurna.
"DPR akan bentuk pansus penyelesaian konflik agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada 2 Oktober 2025," kata Dasco.