Presiden: Danantara dan Swasta Menjadi Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, Investortrust.id— Pemerintah akan terus mendorong skema pembiayaan yang lebih kreatif dengan memberdayakan peran Danantara dan swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan inovasi pembiayaan, sehingga tidak lagi semua hal harus bergantung pada APBN. Sedang dana APBN  diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memutus mata rantai kemiskinan, dan mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat bawah.

“Untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi dan memberikan keuntungan komersial, peran Danantara dioptimalkan termasuk melibatkan swasta nasional dan global secara sinergis dan kolaboratif,” kata Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 beserta Nota Keuangan di depan rapat paripurna DPR RI, Jumat (15/08/2025).

Pemerintah, kata Presiden, akan mempercepat investasi dan perdagangan global. APBN sebagai katalis, sedang peran Danantara dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi. Melalui Danantara, pemerintah memperkuat investasi produktif agar Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia. 
“Profesionalisme, kompetensi, dan integritas akan jadi pijakan, didukung tata kelola transparan dan akuntabel. Inilah momentum bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global yang disegani,” jelas Presiden.

Peran APBN, kata Presiden,  didorong lebih proporsional. Dana APBN diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik bagi rakyat. Untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi dan memberikan keuntungan komersial, peran Danantara dioptimalkan termasuk melibatkan swasta nasional dan global secara sinergis dan kolaboratif.

“Kita akan terus mendorong skema pembiayaan yang lebih kreatif dengan memberdayakan peran Danantara dan swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan inovasi pembiayaan, sehingga tidak lagi semua hal harus bergantung pada APBN,” ujar Presiden.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Rp 2.705,2 Triliun di APBN 2026 untuk Biayai 8 Agenda Prioritas

Pada pertemuan dengan para pemimpin media, Kamis (14/08/2025) di Kantor Kementerian Keuangan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dividen BUMN tak lagi menjadi pendapatan APBN, mulai tahun anggaran 2025. Dividen BUMN diterima dan dikelola oleh Danantara. Pihaknya sudah melakukan penyesuaian, sehingga kondisi fiskal tetap aman dan kredibel.

Penerimaan APBN 2025, kata Menkeu, diperkirakan Rp 2.865,5 triliun atau 95,4% dari target. Penerimaan perpajakan —terdiri atas pajak, kepabeanan dan cukai— diperkirakan Rp 2.387,3 triliun atau 94,8%. Penerimaan pajak diperkirakan Rp 2.076,9 triliun atau 94,9% dan kepabeanan dan cukai Rp 310,4 triliun atau 102,9% dari target. 

Sementara realisasi belanja APBN 2025 diperkirakan Rp 3.527,5 triliun atau 97,4% dari target. Belanja pemerintah pusat Rp 2.663,4 triliun atau 96,6% dari target dan transfer ke daerah Rp 864,1 triliun atau 93,9%. Defisit APBN 2025 diperkirakan sebesar Rp 662 triliun, 107,4% dari target atau 2,78% dari PDB.

Ke depan, kata Menkeu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Untuk mencapai target pertumbuhan 8% seperti yang ditetapkan dalam visi besar pemerintah, diperlukan lonjakan investasi produktif, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi menciptakan lapangan kerja baru, memperluas basis produksi, meningkatkan ekspor melalui hilirisasi, dan memperkuat daya saing global.

“Kita berharap, mulai semester kedua, Danantara sudah memberikan dampak pada peningkatan investasi,” kata Menkeu.  Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan lengan investasi negara yang profesional dan transparan, mirip dengan sovereign wealth fund di negara maju. Danantara mengelola aset BUMN, menarik modal asing, serta menyalurkannya ke sektor produktif, antara lain hilirisasi mineral, energi, pertanian, infrastruktur,  dan perumahan rakyat.

Tiongkok, demikian Menkeu, mencatat laju pertumbuhan tinggi karena kontribusi investasi di atas 40%, sedangkan di Indonesia hanya sekitar 28-32%. Pada kuartal II 2025, kontribusi investasi terhadap PDB sebesar 27,8%.  “Kita menaruh harapan besar terhadap peran Danantara.

Jika Danantara berperan efektif,  dana APBN akan lebih fokus pada layanan publik (pendidikan, kesehatan, bansos, subsidi). APBN menjadi katalis, sedangkan Danantara menjadi eksekutor investasi jangka panjang.

Dengan mengoptimalkan peran Danantara dan swasta, APBN tidak perlu menanggung seluruh beban pembangunan. Defisit APBN 2026 hanya 2,48% PDB, yang relatif rendah, karena sebagian investasi ditopang oleh Danantara dan swasta.

Strategi ini membuat fiskal lebih prudent dan sustainable, sehingga ruang fiskal bisa diarahkan ke sektor sosial, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Jika investasi terus meningkat dan terdistribusi ke sektor produktif, Indonesia memiliki peluang mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi menuju 8%. Investasi di hilirisasi mineral, energi bersih, pangan, serta perumahan rakyat akan mendorong penciptaan lapangan kerja masif. Dengan dukungan Danantara dan swasta, Indonesia dapat naik kelas menjadi kekuatan ekonomi global, sekaligus lebih tahan terhadap guncangan eksternal.

Ke depan, kata Presiden, belanja negara, baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah didesain menjadi satu kesatuan utuh, sehingga transfer ke daerah bukan satu- satu instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Subsidi energi dan bansos terus didorong lebih tepat sasaran, berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi
Nasional (DTSEN).

Dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai denganefektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pertumbuhan ekonomi tahun
2026 ditargetkan mencapai 5,4%, inflasi terkendali di level 2,5%, suku bunga SBN di kisaran 6,9%, nilai tukar berada di kisaran Rp 16.500 per dolar AS.

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2026 ditargetkan terus turun ke 4,44 % hingga 4,96 persen, angka kemiskinan kita turunkan ke 6,5 persen hingga 7,5%, rasio gini turun ke 0,377 hingga 0,380, serta Indeks Modal Manusia sebesar 0,57. Selain itu, Indeks Kesejahteraan Petani dan penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat.