Puan Siap Semprit Menteri yang 'Nyeleneh' dari Visi Prabowo
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, memasuki tahun kedua masa bakti, DPR mengambil momentum untuk memperkuat arah kebijakan negara. Dia memastikan DPR siap menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk dalam bidang pengawasan.
"Pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa DPR melalui alat kelengkapan dewan (AKD), komisi-komisi, dan badan yang ada menjalankan tugas pengawasan secara konstitusional, objektif, kritis, dan bertanggung jawab," ungkap Puan dalam pidatonya pada pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di gedung parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Baca Juga
Puan Maharani Ungkap Alasan Megawati Absen di Sidang Tahunan MPR
Bahkan di hadapan Prabowo, Puan mengatakan DPR akan menegur para menteri atau pimpinan lembaga yang dinilai tidak perform dalam bekerja, termasuk tidak menunjukkan kinerja yang searah dengan kebijakan atau visi misi presiden.
"Maka, apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR," kata dia.
Menurut Puan, dengan begitu visi misi Presiden Prabowo dalam Asta Cita dapat terlaksana baik, sehingga kesejahteraan dan keadilan sosial terwujud. Selain itu, dia menekankan bahwa pengawasan DPR bukan sekadar rutinitas, tetapi bagaian checks and balances dalam pemerintahan.
"Hal itu menjadi bagian dari mekanisme checks and balances yang sehat dalam demokrasi, serta pertanggungjawaban kami, DPR, kepada rakyat. Fungsi pengawasan DPR itu bukan semata rutinitas, melainkan bagian komitmen konstitusional. Karena kalau tidak diawasi, bisa-bisa lupa arah. Kalau tidak diingatkan, bisa-bisa jalan sendiri," jelas Puan.
Baca Juga
Bahas Kritik Rakyat di Sidang Tahunan, Puan Soroti "Negara Konoha" hingga Bendera One Piece
Lebih lanjut, Puan berbicara soal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang merupakan arah pembangunan 5 tahun ke depan pemerintahan Presiden Prabowo. Dia menekankan pentingnya konsistensi dan kesinambungan kebijakan dalam pembangunan.
Puan mengatakan, RPJMN bukan sekadar formalitas perencanaan, tetapi terjemahan strategis dan teknokratis dari visi-misi Presiden yang terangkum dalam Asta Cita. Dokumen ini menjadi kompas pembangunan nasional bagi seluruh kementerian/lembaga.
"Oleh karena itu, tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden. Pembangunan bukanlah proses yang instan. Tidak semua hasil pembangunan dapat dirasakan seketika. Pembangunan membutuhkan waktu, konsistensi, dan kesinambungan kebijakan," ucap Puan.