Partai Gelora Sampaikan Empat Catatan Kritis Terkait Koperasi Merah Putih
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengapresiasi peluncuran program 80.081 Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia pada Senin (21/7/2025) lalu. Ada empat catatan dari Partai Gelora agar Koperasi Merah Putih berkeadilan bagi ekonomi rakyat.
Ketua DPP Koordinator Bidang (Korbid) Ekonomi dan Bisnis Partai Gelora Zuhrif Hudaya berharap Koperasi Merah Putih jadi sejarah baru dalam membangun fondasi ekonomi.
"Ini bukan sekadar program ekonomi, tetapi tonggak sejarah baru dalam membangun fondasi ekonomi bangsa yang berkeadilan, berdaulat, dan menyeluruh dari bawah ke atas," kata Zuhrif dalam keterangannya, Sabtu (26/7/2025).
Baca Juga
Fraksi Partai Gerindra: Koperasi Merah Putih Perkuat Ekonomi Desa
Zuhrif mengatakan, langkah ini sejalan dengan visi dan misi Partai Gelora yang menekankan pentingnya redistribusi ekonomi dan keuangan agar tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi merata hingga ke pelosok desa. Koperasi dinilai sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif dan kemandirian ekonomi rakyat, serta merupakan wujud nyata semangat gotong-royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.
"Kami mendukung dan siap mendayung bersama, menjadi bagian mempercepat penguatan Koperasi Merah Putih ini, baik melalui kader-kader kami di tingkat desa maupun infrastruktur organisasi," tuturnya.
Partai Gelora menyampaikan empat catatan kritis yang konstruktif agar program ini bisa berjalan efektif dan tepat sasaran. Pertama, kelembagaan dan tata kelola yang kuat. Kedua menyangkut akses permodalan dan pasar. Ketiga perlu adanya pendampingan dan digitalisasi, serta keempat terkait fungsi sosial dan keadilan ekonomi.
Kelembagaan dan tata kelola yang kuat diharapkan membentuk koperasi tak hanya bersifat administratif dan seremonial, tetapi didukung sistem kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan profesional. "Pengurus koperasi harus diseleksi secara terbuka, memiliki kapasitas, serta dibekali pelatihan intensif," ungkapnya.
Selain itu, Koperasi Merah Putih yang dibentuk harus memiliki akses nyata terhadap pembiayaan murah, misalnya dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB) atau Hmpunan Bank Negara (Himbara) serta terintegrasi ke dalam rantai pasok ekonomi lokal dan nasional. "Jangan dibiarkan koperasi berjalan sendiri tanpa dukungan ekosistem bisnis," katanya.
Baca Juga
Fraksi Partai Gerindra: Koperasi Merah Putih Perkuat Ekonomi Desa
Koperasi Merah Putih juga perlu pendampingan berkelanjutan, termasuk integrasi teknologi digital untuk tata kelola, pencatatan transaksi, serta transparansi laporan keuangan agar kepercayaan anggota tetap terjaga.
"Sementara mengenai fungsi sosial dan keadilan ekonomi, koperasi harus menjadi alat distribusi keadilan, bukan kendaraan segelintir elite lokal. Prinsip satu orang satu suara harus dijaga, dan koperasi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau," ungkapnya.