Atasi Backlog Perumahan, DPR Minta Penguatan Kepemimpinan dan SDM BP Tapera
JAKARTA, investortrust.id – Anggota Komisi XI Harris Turino meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk memperkuat kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia (SDM), menyusul adanya keluhan yang diterima dirinya terkait kepemimpinan dan pengelolaan SDM di lembaga tersebut.
Harris Turino menyatakan bahwa keluhan sejumlah pihak internal atas kepemimpinan dan manajemen SDM di lembaga tersebut bisa menjadi sentimen negatif terhadap pencapaian visi dan misi suatu lembaga. Keluhan ini tak dapat dianggap sebagai isu internal semata, karena berpotensi menghambat efektivitas BP Tapera dalam menjalankan mandat strategisnya, yakni memperluas akses perumahan yang layak bagi masyarakat Indonesia.
Baca Juga
Saham Chandra Daya (CDIA) Melejit 697% Pasca IPO hingga Disuspensi, masih Layak Ditunggu?
"Saya prihatin terhadap adanya keluhan dari kalangan internal, jika benar pengelolaan manajemen SDM dirasa kurang tepat di tubuh BP Tapera. Lembaga ini tidak boleh diganggu oleh persoalan tata kelola internal yang justru bisa menjadi kontraproduktif terhadap fungsinya," ujar Harris dalam pernyataan resminya, Rabu (24/7/2025).
Dia menekankan bahwa BP Tapera bukan hanya lembaga administratif, melainkan instrumen penting negara dalam mengatasi backlog perumahan nasional yang masih tinggi. Berdasarkan data, backlog perumahan di Indonesia masih menyentuh angka 12 juta unit yang didominasi jutaan rakyat kecil. "Ketika muncul laporan soal iklim kerja yang otoriter dan intimidatif. Hal itu bisa berdampak langsung pada pelayanan publik," ungkap Harris.
Baca Juga
Keluhan internal tersebut dinilai mencerminkan tantangan lebih luas dalam sistem birokrasi nasional, di mana profesionalisme dan meritokrasi kerap dikalahkan oleh kepentingan politik dan kekuasaan. Jika tidak segera ditangani secara menyeluruh, BP Tapera dikhawatirkan kesulitan untuk menghadirkan solusi perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.
Harris pun menyerukan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur kepemimpinan dan manajemen SDM BP Tapera. Ia menegaskan pentingnya reformasi tata kelola agar lembaga tersebut mampu bekerja secara profesional dan berpihak pada kepentingan masyarakat. “Di balik angka backlog itu, ada rakyat yang menunggu janji negara,” tutupnya.