Soroti Sistem Haji Indonesia, Timwas Usul 14 Syarikah dan Tekan Antrean 25 Tahun

Sistem Haji Indonesia Harus Terintegrasi dengan Arab Saudi

JAKARTA, Investortrust.id - Anggota Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR Saan Mustopa mendesak agar Pemerintah Indonesia menciptakan sistem haji yang adaptif terhadap dinamika dan kebijakan Arab Saudi. Ia menilai pembenahan sistem haji Indonesia perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan sistem Pemerintah Arab Saudi.  Timwas Haji DPR usul pemetaan kesehatan, hapus antrean 25 tahun, dan pecah monopoli syarikah. 

"Itu satu-satunya cara agar kita bisa lebih cepat beradaptasi, sekaligus meningkatkan standar pelayanan jemaah kita dari grade D menjadi setidaknya B atau bahkan A," kata Saan dalam rapat evaluasi Timwas Haji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Baca Juga

418 Jemaah Haji Wafat, Kemenkes Minta Istitha’ah Kesehatan Diperketat

Salah satu persoalan yang disorot, yakni tingginya jemaah haji asal Indonesia yang wafat. Menurutnya, hal ini salah satunya dipicu lamanya masa tunggu yang menyebabkan banyak jemaah berangkat dalam kondisi usia lanjut dan rentan sakit. 

"Jemaah kita mendaftar di usia 50, tetapi berangkatnya di usia 75 tahun karena harus menunggu 25 tahun. Akibatnya, banyak yang berangkat dalam kondisi tidak sehat, bahkan ada yang meninggal sebelum berangkat," ujarnya. 

Dia mengusulkan sistem pemetaan kesehatan yang memungkinkan jemaah dengan kondisi fisik prima diprioritaskan berangkat lebih awal. Melalui skema tersebut, diharapkan dapat menekan angka kematian sekaligus meningkatkan citra dan evaluasi pelayanan jemaah haji Indonesia di mata Pemerintah Arab Saudi.

Selain kesehatan jemaah, politikus Partai Nasdem itu juga menyoroti aspek transportasi yang dinilai masih menjadi salah satu sumber keluhan jemaah. Ia mengkritik penggunaan kendaraan yang tidak sesuai standar dan menyebutkan insiden seperti bus mogok dan keterlambatan penjemputan yang menyebabkan jemaah terpaksa berjalan kaki dalam kondisi cuaca ekstrem.

"Transportasi yang tidak sesuai syarat Saudi harus dibenahi. Jangan lagi pakai bus sekolah atau bus tua. Kita butuh sistem transportasi layak, aman, dan terintegrasi dengan sistem Arab Saudi," ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR itu mengusulkan pentingnya pembenahan sistem e-Hajj dan Siskohat agar benar-benar terhubung secara real time dengan sistem Arab Saudi. Menurutnya, integrasi ini penting untuk memastikan sinkronisasi data jemaah, pengaturan akomodasi, transportasi, dan pelayanan lainnya dapat berjalan efisien dan responsif.

Baca Juga

Tim Kesehatan Haji Indonesia di Makkah Dapat Pujian Saudi National Hospital, Ini Alasannya 

Saan juga mengangkat persoalan monopoli penyedia layanan (syarikah) yang menjadi salah satu penyebab lemahnya kontrol terhadap mutu pelayanan. Ia menilai perlu adanya diversifikasi syarikah berdasarkan embarkasi, sehingga muncul kompetisi sehat dan meningkatkan kualitas layanan.

"Kalau hanya satu syarikah yang mengelola, tidak ada saingan, tidak ada kontrol. Kita harus dorong agar ada 14 syarikah, sesuai dengan 14 embarkasi di Indonesia. Dengan begitu, masing-masing akan bertanggung jawab terhadap wilayahnya," ucapnya.

Ia mencontohkan syarikah MCDC yang melayani 15.000 jemaah, mampu menyediakan 3.000 sofa bed sebagai bentuk inovasi pelayanan. Hal semacam ini, menurut Saan, bisa menjadi model yang diperluas jika ada kompetisi antar-syarikah.