Pemerintah Dorong Ketahanan Siber dan AI Berbasis Nilai Kebangsaan

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan siber dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) sebagai bagian dari strategi besar digitalisasi nasional. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Ismail, menyampaikan bahwa digitalisasi harus membangun fondasi sosial yang kuat, tidak hanya berfokus pada teknologi semata.

“Ketahanan, sebagaimana saya pahami, adalah kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan saat kita menghadapi tantangan, serangan, atau perubahan besar,” ujar Ismail saat membuka Forum Simposium dan penandatanganan MoU antara MASTEL dan Pemerintah Negara Bagian Victoria, Australia, bertajuk “Building a Resilient Digital Indonesia: Integrating AI, Cybersecurity, and Privacy” beberapa waktu lalu.

Ismail mengingatkan bahwa kemajuan digital membawa risiko baru. Mulai dari ancaman siber hingga pergeseran nilai, semuanya menuntut kesadaran kolektif akan pentingnya etika dan budaya dalam mengelola transformasi digital.

“Topik-topik ini mengingatkan saya bahwa di balik sisi terang digitalisasi dan segala keuntungannya, terdapat sisi gelap yang harus kita waspadai. Kita harus menjawab keduanya secara bersamaan,” tegasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (28/6/2025).

Ia juga menekankan pentingnya peran sektor pendidikan dalam mencetak generasi muda yang siap menghadapi tantangan digital. Menurutnya, proses pendidikan perlu menanamkan nilai sekaligus membangun kompetensi.

“Kita perlu mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi proses digitalisasi. Pendidikan bukan hanya membangun kompetensi, tetapi juga menanamkan nilai dan membentuk ketahanan terhadap era digital,” lanjutnya.

Baca Juga

Bukan Cuma Urusan Divisi TI, Ketahanan Siber Jadi Jurus Bertahan di Era Serangan Digital

Dalam hal ini, pemerintah disebut tak bisa bekerja sendiri. Ismail menegaskan perlunya peran sebagai pengorkestra, bukan pengendali tunggal, untuk menyelaraskan strategi seluruh pemangku kepentingan dari regulator hingga masyarakat sipil.

“Pemerintah harus menjadi pengorkestra yang mampu menyelaraskan komitmen, strategi, dan agenda para pemangku kepentingan. Salah satu peran utamanya adalah menciptakan kebijakan dan regulasi yang tepat dan mempercepat transformasi,” kata Ismail.

Salah satu kebijakan yang dinilai efektif adalah sandboxing, sebagaimana telah diterapkan pada sistem pembayaran digital QRIS. 

“Kita tidak kekurangan kreativitas. Tetapi, kita harus tahu di mana batasnya. Etika, budaya, dan nilai adalah bagian dari batasan itu,” ujarnya.

Forum ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Institut Teknologi Bandung dengan Deakin University, serta SMK Telkom Malang dengan Box Hill Institute. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat kapasitas akademik dan vokasi digital.

“Kolaborasi kelembagaan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi akademik dan kejuruan, tetapi juga menanamkan inovasi dalam pengembangan sumber daya manusia kita,” tegas Ismail.

Ia menutup dengan ajakan agar transformasi digital tidak hanya mengejar efisiensi, tapi juga memperkuat martabat bangsa. 

“Mari kita wujudkan Indonesia digital yang tangguh. Sejalan dengan visi Asta Cita Presiden, dan berlandaskan pada persatuan, martabat, serta kemajuan,” pungkasnya.

Baca Juga

BSSN Pastikan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS)untuk Ruang Siber yang Lebih Aman