Indonesia dan Malaysia Sepakati Joint Development Perbatasan di Ambalat, Ini Alasannya
JAKARTA, investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Malaysia sepakat segera menetapkan solusi jangka pendek terkait sengketa di Perbatasan Ambalat. Joint development eksploitas bersama laut wilayah tersebut secara adil akan menjadi solusi jangka pendek.
"Kita sepakat untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Contohnya wilayah Ambalat, sambil menunggu penyelesaian hukum, kita ingin memulai kerja sama ekonomi melalui mekanisme joint development," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6).
Baca Juga
Indonesia dan Malaysia Sepakat Kelola Blok Ambalat Lewat 'Joint Development'
Menurutnya apapun potensi yang ada di wilayah laut tersebut akan dieksploitasi bersama secara adil. Prabowo mengatakan kepentingan bangsa dan rakyat menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia dan Malaysia.
Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia dan Malaysia juga memandang penting adanya upaya kolektif global untuk mendorong penyelesaian damai terhadap berbagai konflik dunia. Indonesia dan Malaysia tetap mendorong penyelesaian damai dari semua pihak dan menyambut baik adanya gencatan senjata antara Israel dan Iran. "Kita berharap proses ini bisa berlanjut menuju perdamaian," ucapnya.
Pada kesempatan itu, PM Anwar Ibrahim menyatakan, kedua negara sepakat menyelesaikan isu perbatasan dan maritim. Menurutnya, kerja sama di bidang ekonomi segera dilakukan demi kepentingan rakyat Indonesia dan Malaysia.
Baca Juga
PM Malaysia Anwar Ibrahim Disambut Meriah di Istana Merdeka Jakarta
"Tidak ada halangan untuk segera melaksanakan kerja sama ekonomi, termasuk yang disebut tadi, yaitu joint development authority, misalnya di kawasan Ambalat. Sebab, jika kita menunggu penyelesaian hukum, bisa jadi memakan waktu hingga dua dekade lagi. Lebih baik kita manfaatkan waktu yang ada untuk memperoleh hasil nyata demi kepentingan rakyat di kawasan perbatasan," kata Anwar.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo turut didampingi sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.