Kemenkomdigi Andalkan Satelit SATRIA-1 untuk Atasi 'Blank Spot' Internet di Sulbar
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) resmi mengandalkan pemanfaatan Satelit Republik Indonesia-1 (SATRIA-1) sebagai solusi utama pemerataan akses internet di Sulawesi Barat (Sulbar). Satelit multifungsi itu akan menjadi tulang punggung konektivitas digital, khususnya di wilayah blank spot yang sulit dijangkau jaringan terestrial.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria dalam peluncuran Program Internet Zero Blank Spot untuk Sulbar Cerdas dan Berdaya. Ia menyebut SATRIA-1 akan dimanfaatkan di 364 titik lokasi prioritas di Sulbar, termasuk 132 titik blank spot yang telah diidentifikasi.
“Pemerintah pusat melalui kerja sama dengan pemda berkomitmen untuk menghadirkan inklusivitas. Kalau ada 132 blank spot, nanti bisa disampaikan ke kami titik-titiknya agar bisa dipenuhi melalui satelit,” ujar Nezar dalam keterangan resmi, Selasa (17/6/2025).
SATRIA-1 merupakan satelit dengan kapasitas 150 Gbps yang diluncurkan pada pertengahan 2023 dan mulai beroperasi pada awal 2024. Satelit ini dirancang khusus untuk menyediakan akses internet cepat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di seluruh Indonesia.
Menurut Nezar, SATRIA-1 akan menjadi pelengkap program pembangunan Base Transceiver Station (BTS) yang juga dilakukan oleh Kemenkomdigi melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).
Baca Juga
Pemerintah Andalkan Satelit SATRIA-1 untuk Layanan Internet Daerah 3T
“Kita ingin seluruh Sulawesi Barat ini ter-cover internet, dan satelit menjadi solusi penting untuk daerah yang sulit dijangkau fiber optik,” jelasnya.
Lebih lanjut, pemanfaatan SATRIA-1 juga difokuskan untuk mendukung empat sektor utama di daerah 3T, yakni pendidikan, kesehatan, layanan pemerintahan, serta pertahanan dan keamanan. Kemenkomdigi berharap kehadiran konektivitas digital bisa mempercepat transformasi layanan publik di daerah.
“Dengan adanya akses internet, masyarakat bisa lebih mudah mengakses pendidikan jarak jauh, layanan kesehatan digital, serta memperkuat layanan pemerintahan,” jelas Nezar.
Mantan jurnalis senior itu juga menambahkan bahwa peningkatan konektivitas juga akan memperkuat integrasi sistem pertahanan nasional di daerah perbatasan. Kemenkomdigi juga terus mendorong pemerintah daerah agar aktif melaporkan titik-titik blank spot untuk segera dipetakan dan ditangani.
“Kami sangat terbuka terhadap laporan lokasi yang mengalami problem komunikasi,” tutup Nezar.