Dekan FKUI Sebut Perundungan di Pendidikan Kedokteran karena Beban Kerja Tinggi Tanpa Insentif
JAKARTA, Investortrust.id -- Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Ari Fahrial Syam mengungkap penyebab maraknya perundungan atau bullying di pendidikan kedokteran.
Ari menyebut bullying salah satunya disebabkan karena tingginya beban kerja dokter. Hal itu disampaikan Ari merespons kebijakan reformasi pendidikan kedokteran yang digagas Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
"Kenapa senior misalnya melakukan satu tindakan (bullying) memang mereka itu juga merasa beban kerja yang berat. Beban kerja yang berat itu terkait juga pelayanan rumah sakit," kata Ari di Aula FKUI, Salemba, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Baca Juga
Menkes Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Ayah Korban Bullying PPDS Undip
Selain itu, Ari menambahkan, tidak adanya insentif yang diberikan pemerintah juga menjadi pemicu munculnya tindak kekerasan oleh para senior terhadap juniornya di pendidikan kedokteran. Ari mengingatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menyebutkan bahwa peserta didik, spesialis dan sub spesialis mendapatkan insentif oleh rumah sakit di mana mereka bekerja.
"Tapi sampai saat ini pun itu masih wacana. Jadi itu yang sebenarnya kalau itu saja bisa diatasi oleh pemerintah rasanya tingkat bullying itu pun juga semakin turun," ujarnya.
Sementara itu, guru besar FKUI Prof Siti Setiati mengimbau Menkes Budi Gunadi tidak menggeneralisasi pendidikan kedokteran dengan isu-isu perundungan. Isu-isu semacam itu menurutnya justru mendelegitimasi sistem pendidikan kedokteran di Indonesia.
Baca Juga
Resah Kebijakan Reformasi Tata Kelola Kesehatan, Guru Besar Kedokteran Ingin Temui Presiden Prabowo
"Barangkali ada 1, 2, 3 persen, tetapi itu jangan kemudian digeneralisasi menjadi masalah yang terjadi pada seluruh peserta didik. Dan jangan lupa kejadian itu ada di rumah sakit, di rumah sakit pendidikan," ujarnya.
"Mari kita bersama-sama mencari solusi. bukan kemudian mendelegitimasi FK menjadi memang tidak pantas untuk melakukan pendidikan," imbuhnya.