Pramono Anung Larang Operasi Yustisi Seusai Lebaran 2025
JAKARTA, investortrust.id - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo melarang adanya operasi yustisi seusai mudik Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah. Operasi yustisi merupakan serangkaian tindakan hukum oleh pemerintah daerah daerah dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum. Operasi yustisi biasanya digelar Pemprov Jakarta setelah mudik lebaran untuk mengantisipasi lonjakan pendatang.
Pramono mengatakan umumnya setelah mudik lebaran, banyak pendatang yang akan mengadu nasib di Jakarta.
“Karena bagaimanapun dengan kondisi ekonomi yang seperti ini pasti akan ada kelompok masyarakat yang mencari harapan baru bertarung di Jakarta. Itulah yang terjadi," kata Pramono dikutip dari Antara, Jumat (21/3/2025).
Baca Juga
Pramono Pastikan Harga dan Stok Pangan di Jakarta Terkendali
Pramono menegaskan larangan operasi yustisi sudah disampaikannya dalam rapat dengan pihak terkait di Balai Kota.
"Kita tidak boleh tidak memanusiakan orang sehingga enggak ada operasi yustisi yang dulu pernah ada saya melarang untuk itu," katanya.
Untuk mengatasi lonjakan pendatang seusai lebaran, Pramono lebih memilih untuk menggunakan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Warga yang tidak mempunyai KTP Jakarta harus ada pihak yang menjamin.
“Dia mau pergi ke mana. Maka itulah yang akan diterapkan. Lebih manusiawi, lebih terbuka, lebih transparan dan bagi siapa pun mau datang ke Jakarta monggo aja, karena kami tahu Jakarta tetap menjadi tempat untuk siapa saja, mempertaruhkan harapannya," katanya.
"Tetapi sekali lagi kami tentunya sebagai pemerintah Jakarta mengharapkan orang yang datang ke Jakarta bisa capable untuk bekerja dengan baik karena kita akan membuka job fair," kata Pramono.
Baca Juga
Gubernur Jakarta Pramono Anung Perintahkan Pintu Air Manggarai Dibuka
Dia menjelaskan, Jakarta akan membuka balai latihan kerja. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta juga akan mempersiapkan perbaikan kualitas kerja. Bahkan, di dalam balai latihan kerja, Pramono juga sudah meminta agar ada pelatihan bahasa, seperti Korea, Jepang, China.
"Sebab, salah satu persoalan yang dihadapi Jakarta paling utama adalah terkait bahasa," katanya.