Prabowo Bentuk Kopdes untuk Bebaskan Masyarakat Desa dari Jerat Rentenir dan Tengkulak
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jumat (7/3/2025). Rapat ini membahas rencana pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyampaikan Kopdes Merah Putih dirancang sebagai solusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di perdesaan.
“Keberadaan koperasi desa merah putih itu, yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa karena koperasi desa merah putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya” ujar Budi Arie dalam keterangannya sesuai rapat.
Baca Juga
Pemerintah Bakal Luncurkan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih pada Juli 2025
Selain menjadi motor penggerak ekonomi desa, Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan mampu mengatasi jeratan pinjaman online (pinjol), tengkulak, dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa. Budi Arie menegaskan koperasi ini akan memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan bagi masyarakat desa.
“Pak Presiden tadi sampaikan koperasi desa merah putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan desa memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Dikatakan, 44% penduduk Indonesia masih tinggal di desa. Tanpa intervensi yang tepat, desa bisa mengalami kemunduran ekonomi dan bahkan ditinggalkan, seperti yang terjadi di negara maju.
“Di Jepang, 84% atau 86% tinggal di kota. Desa ditinggalkan, padahal desa ini bisa menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi, menjadi sentra ekonomi. Nah, sebelum terlambat, maka kita memperkuat desa,” tegas Tito.
Mendagri Tito juga menambahkan koperasi desa ini akan hadir sebagai representasi negara untuk melindungi masyarakat desa dari sistem pinjaman informal yang tidak memiliki mekanisme perlindungan hukum.
"Koperasi ini hadir sebagai mewakili negara. Negara hadir untuk menyelamatkan mereka. Memutus jangan sampai mereka tergantung kepada tadi pinjol, tengkulak, rentenir yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegasnya.
Sebagai bagian dari program nasional, pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap koperasi ini. Salah satu bentuk dukungan adalah melalui pembiayaan dari Himbara, yang diperkirakan akan memberikan pinjaman sebesar Rp 5 miliar untuk setiap koperasi desa. Pinjaman itu dapat digunakan untuk membangun fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan pinjam, hingga klinik desa.
Tito juga mengatakan pemerintah akan segera melakukan sosialisasi kepada kepala desa, perangkat desa, serta asosiasi terkait sebagai tindak lanjut dari rapat terbatas ini. Hal tersebut untuk memastikan pemahaman yang seragam tentang program ini.
“Kita akan dialog dengan teman-teman kepala desa, asosiasi kepala desa, asosiasi perangkat desa, asosiasi badan musyawarah desa supaya mereka betul-betul memahami pemikiran dari Bapak Presiden dan ini kepentingan semua bersama. Pasti menguntungkan desa,” kata Tito.
Baca Juga
Melalui Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, tidak hanya untuk menjaga ketahanan pangan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Program ini juga diharapkan dapat segera terealisasi di seluruh desa di Indonesia dalam waktu dekat.