JAKARTA,
investortrust.id - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkap kekhawatirannya terhadap perkembangan kecerdasan buatan atau yang kerap disebut dengan artificial intelligence (AI). Ia menyebut perkembangan AI tidak jarang diikuti berbagai penyelewengan yang membikin ngeri.
"Berbagai temuan-temuan yang baru telah menjadikan kemudahan berbagai aspek secara langsung untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi ini sebagai kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain," katanya saat memberikan sambutan kunci dalam diskusi publik bersama Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Mayapada Tower, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Menghadapi tantangan perkembangan AI yang mengkhawatirkan, Cak Imin mengingatkan dalam mengintegrasikan inovasi-inovasi tersebut ke dalam ekosistem digital nasional, agar para stakeholders serta masyarakat dapat berpegang pada prinsip etika transparansi dan keadilan.
Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi AI, lanjut Cak Imin, hal tersebut juga diikuti dengan tanggung jawab besar sebagai manusia. Dalam kesempatan tersebut ia mempertanyakan apakah AI dapat mendefinisikan ulang potensi manusia atau justru sebaliknya malah mengikis potensi kemanusiaan masyarakat dunia.
"Akankah AI menjadi alat pemberdayaan atau justru memperlebar kesendangan sosial diantara kita? Bahkan terjadi genetik minimalisasi akibat AI? Ini bukan sekedar pertanyaan teknis tetapi juga persoalan filosofis dan etika, sosial dan ekonomi yang menuntut kebijaksanaan kolektif," ujarnya.
Dengan realita tersebut Cak Imin mengungkap pemerintah Indonesia memiliki keyakinan setiap manusia harus tetap menjadi pusat dari seluruh perubahan dan pembangunan.
"Manusia harus menjadi pusat dari setiap inovasi dan temuan-temuan baru kita," beber ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Baca Juga
Kemenkomdigi Kaji Risiko DeepSeek Menyusul Pemblokiran oleh Sejumlah Negara
Pada kesempatan terpisah Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong tata kelola kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang adil, inklusif, dan aman.
Dalam forum Ministerial Meeting of GPAI Members and Interested Countries, bagian dari AI Action Summit di Paris pada 9 Februari 2025, Meutya menyoroti peran strategis Indonesia dalam menjembatani kepentingan negara berkembang dan maju dalam kebijakan AI global.
Dalam pidatonya di Kementerian Urusan Eropa dan Luar Negeri Prancis, Meutya Hafid menegaskan bahwa tata kelola AI harus melibatkan semua negara, bukan hanya negara maju yang memiliki teknologi lebih unggul.
"Indonesia percaya bahwa AI harus dikembangkan dan diterapkan dengan prinsip keadilan, inklusivitas, dan keamanan. Kebijakan global AI tidak boleh hanya menguntungkan negara maju, tetapi juga harus memperhitungkan kebutuhan dan realitas negara berkembang seperti Indonesia," ujar Meutya dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (11/2/2025).
Forum ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dunia, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, serta para pemimpin komunikasi dan digital dari negara-negara anggota OECD dan mitranya.
